KLHK : Ibu Kota Baru Bisa Berdampak Berubahnya Bentang Alam

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai rencana pembangunan ibu kota baru akan memberi dampak pada perubahan bentang alam di kawasan tersebut.
Gloria Fransisca Katharina Lawi | 16 Mei 2019 09:45 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan salah satu lokasi calon ibu kota negara saat peninjauan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, SAMARINDA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai, rencana pembangunan ibu kota baru akan memberi dampak pada perubahan bentang alam di kawasan tersebut.

 

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno menyebut, belum ada kepastian lokasi yang akan dituju sebagai ibu kota pemerintahan yang baru.

 

Sekalipun sudah masuk dalam RPJMD 2020-2024, menurut Wiratno, perlu ada kepastian pembangunan yang berhati-hari dan peduli pada lingkungan. Apalagi, jika lokasi yang dibidik adalah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kertanegara.

 

“Pembangunan pada skala tertentu meski sudah didesain sebagus apapun pasti akan mengubah bentang alam. Maka pembangunan perlu berhati-hati, desain pro lingkungan,” kata Wiratno di Pendopo Lamin Etam, Rabu (15/5/2019).

 

Dia mengambil contoh, negara Brasil membangun ibu kotanya, Brazilia, dengan membuka kawasan hutan. Namun, kondisi itu jelas akan mengubah bentang alam dengan pembukaan lahan untuk jalan, infrastruktur, dan bangunan.

 

“Jadi semua tergantung desain ibu kota. Saya belum bisa berkomentar belum melihat desain,” terangnya.

 

Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Meiliana menyatakan, diperlukan lobi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk menjadi ibu kota pemerintahan yang baru, Pemprov Kaltim, bisa menyesuaikan. Meski demikian, menurut Meiliana, lobi itu hanya akan dilakukan atas persetujuan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

 

“Artinya, memang kalau harus kita lobi ya kita juga harus kompak. Yang menghadap Presiden siapa? Harus ada dari tokoh masyarakat,” terang Meiliana.

 

Sementara itu, Kepala Adat Suku Dayak Wehea, Le Djie Taq mengatakan bahwa mewakili suku Dayak Wehea di Kaltim, dia tidak sepakat dengan wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, terutama di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Le Djie Taq menilai, transmigrasi besar-besaran bisa membuat lebih banyak hutan di Kalimantan Timur yang dialihfungsikan.

 

“Kami orang Dayak tidak siap begitu ada ibu kota di sini, yang akan datang banyak suku dan merambah hutan kami. Membuat kebun dan segala macam. Akhirnya kami yang dulu ada hutan luas jadi berkurang,” terang Le Djie Taq.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kaltim, Ibu Kota Dipindah, klhk

Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top
Tutup