Bisnis.com, SAMARINDA – Kelanjutan proyek Kereta Api Borneo akan ditentukan seusai survei lapangan pada 26 Juni 2019 mendatang di Buluminung, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kepala Bagian Infrastruktur, Fisik, dan Bangunan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Erwin Dharmawan, mengatakan telah direncanakan kunjungan kerja pada 26 Juni 2019 mendatang ke Buluminung, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), antara Tim Terpadu Kementerian Koordinator Perekonomian dengan delegasi dari Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk RI.
“Tim Terpadu ini dalam rangka mengecek kondisi lapangan. Memastikan progres, karena ada laporan itu bergerak terus. Informasinya di Buluminung ada penumpukan untuk persiapan rel, apakah benar? Pemerintah pusat juga ingin memastikan,” terang Erwin kepada Bisnis di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (20/6/2019).
Setelah kunjungan kerja pada 26 Juni 2019, rencananya Kemenko Perekonomian, Pemprov Kaltim, dan pihak Rusia akan kembali merumuskan posibilitas pembangunan kereta api pertama di tanah Borneo. Rencananya akan digelar rapat lanjutan di Jakarta pada 1 Juli 2019 sampai 4 Juli 2019.
Erwin menyebut pihak Rusia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Russian Railways juga telah memebntuk Tim Task Force atau Tim Percepatan yang nantinya ikut mendiskusikan hasil survei lapangan tersebut.
“Tanggal 1-4 Juli rencananya. Jadi nanti dari survei di Buluminung, rapat di kantor Bupati PPU nanti baru akan ada rekomendasi oleh tim terpadu pusat tadi. Apakah dilanjutkan, belum tahu. Tapi apakah tetap dilanjutkan, atau dilanjutkan dengan catatan, atau batal,” paparnya.
Baca Juga
Erwin menyatakan sampai saat ini belum ada target pembangunan Kereta Api Borneo (KAB). Selain belum survei teknis, Erwin menyebut trase yang akan dilalui juga belum dimunculkan. Oleh sebab itu Pemprov Kaltim hanya bisa memastikan siap membantu pembebasan lahan jika proyek ini statusnya jelas akan dilanjutkan.
“Kalau mereka minta bantuan pembebasan lahan ya kita bantu. Lahan sekarang sudah ada namun baru 30% dari area yang diperlukan. Nanti pertemuan di Jakarta menentukan komitmen mau melanjutkan atau tidak,” tuturnya.
Menurut Erwin, belum ada pembahasan teknis terkait keterlibatan Perusda Melati Bhakti Setya (MBS) sebagai bakal pengelola atau operator Kereta Api Borneo seperti yang diharapkan Gubernur Isran Noor. Pasalnya sampai saat ini pembahasan masih sebatas teknis kemajuan pembangunan fisik.
“Belum dibahas sampai itu ini masih fisik dan rencana pembangunan fisik, trasenya melewati mana, masih dibahas itu sebenarnya belum ada kemajuan,” kata Erwin.
Asal tahu saja, proyek Kereta Api Borneo ini sempat direncanakan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak SC Russian Railways mulai tertarik membangun 575 kilometer rel kereta api batu bara pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun akibat kendala stagnansi progres pembangunan, proyek ini tidak masuk dalam PSN Presiden Joko Widodo.
Bisnis mencatat, pada Peraturan Presiden 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, proyek Kereta Api Borneo masih masuk sebagai daftar proyek strategis nasional. Namun dalam Peraturan Presiden perubahan, yakni Perpres 56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Percepatan PSN, proyek Kereta Api Borneo dicabut atau terkoreksi.
“Mungkin ada beberapa alasan sampai proyek ini dari PSN lalu dikeluarkan dari PSN. Mungkin salah satunya soal komitmen pembangunannya itu,” ungkap Erwin.
Oleh sebab itu, jika hasil studi menunjukkan proyek ini tidak jadi direalisasikan, ada beberapa opsi yang bisa dijalankan mengingat lahan investasi Rusia telah tersedia. Bisnis mencatat, KAB sudah mengklaim siap mengucurkan dana hingga US$2 miliar untuk pembangunan kereta api di Kaltim.
KAB akan menggarap jalur utara sepanjang 270 kilometer, yang membentang dari Tabang, Kutai Kertanegara, menuju Melak di Kutai Barat. KAB juga akan membangun rel sepanjang 305 kilometer dari Penajam hingga Kutai Barat. Jalut dari Penajam ini akan disebut Jalur Selatan. Awalnya pembangunan itu direncanakan mulai 2017, dan akan diselesaikan 2019 ini. Namun sampai saat ini proses pengerjaan proyek tersebut belum jelas keberlanjutannya.
