Bisnis.com, SAMARINDA – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah diyakini bisa membiayai proyek infrastruktur di Bumi Etam.
Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Samon Jaya mengatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Dinas ESDM Provinsi Kaltim untuk sinkronisasi data pemegang IUP. Tujuannya agar pemerintah bisa memiliki data para wajib pajak di Bumi Etam guna mengoptimalisasi pendapatan daerah.
"Besok kita meeting soal ini. Tambang yang legal sudah tak masalah. Yang ilegal lari kemana? Ada yang punya IUP belum menambang tapi royalti dibayarkan yang lain. Ada penyalahgunaan," jelas Samon kepada Bisnis di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (26/6/2019).
Selain itu, dia menjelaskan pihaknya masih menemukan ada banyak data yang tidak sinkron. Utamanya tentang data volume ekspor batu bara.
Padahal Samon optimistis jika pemerintah bisa memberikan data yang valid dan ketegasan bagi wajib pajak, dana yang dihasilkan bisa membiayai pembangunan. Sehingga dalam upaya pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat tidak perlu meminjam dana dari luar.
"Misal target tax rasio saja di beberapa negara 14%, 15%, 17%. Kalau kita sekarang baru 11%. Kalau naik 1% saja, PDB kita bisa tak perlu pinjam," terang Samon.
Selain tambang, Samon juga mendorong dua industri lain yang dominan bagi pendapatan di Bumi Etam yakni perkebunan dan kehutanan. Menurut Samon, semua data pajak untuk sektor-sektor tersebut harus dipastikan valid.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan pihaknya akan memulai pengawasan dengan salah satunya monitoring laporan triwulanan yang akan bekerjasama dengan Pemprov Kaltim.
"Kami tak mungkin sendiri. Kami KPK hanya trigger mechanism. Kami hanya mendorong Pemda dan aparat yang terkait lainnya agar mereka berani dan mau bergerak untuk maju tapi kami supervisi," terang Alexander.
Terkait penambang ilegal, Alexander menyebut selama ini ada kendala terkait penerbitan IUP yang banyak namun pengawasannya masih kurang. Pasalnya hanya satu orang pengawas penambangan IUP.
"Ini kan tidak mungkin satu orang bisa mengawasi seluruh area pertambangan. Kami mendorong Kementerian ESDM agar pengawas diperbanyak. Di Pemprov itu peran inspektorat diberdayagunakan," terangnya.
Menurut Alex pelaku penambang ilegal tidak sulit untuk ditelusuri. Namun dia menilai dalam beberapa kasus penegakan hukum tidak optimal.
"Maka perlu kita dorong agar dilakukan penindakan. Kalau tidak itu akan menjadi preseden buruk bagi calon pelanggar lain," tandasnya.
Ke depannya akan ada sekitar 847 IUP di sekitar Sungai Mahakam yang akan dicabut. Alex berjanji akan menjalankan peran monitoring selama proses pencabutan IUP ataupun perpanjangan IUP.
Asal tahu saja, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang mengatakan salah satu permasalahan utama di pengelolaan usaha tambang batubara di Kaltim adalah ketidakselarasan data pemegang izin usaha tambang.
“Misalnya saja, pada akhir 2017 jumlah IUP versi Pemprov itu 1.404, versi Kementerian ESDM cuma 1.194, ada selisih 210 IUP tak terdata di Kementerian ESDM. Itu jumlah yang sangat banyak dan kami tidak percaya itu faktor human error,” jelas Pradarma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
