Bisnis.com, BALIKPAPAN-- Setidaknya 15 Major Projects di Pulau Kalimantan yang strategis dan berdaya ungkit diupayakan masuk target prioritas dalam RPJMN 2020-2024.
Proyek-proyek tersebut adalah pembangunan Jalan Lintas Tengah dan Paralel Perbatasan Kalimantan, pembangunan Pelabuhan Hub Kijing/Pontianak yang merupakan bagian dari tujuh pelabuhan hub Integrated Port Network, pemindahan Ibu Kota Negara, pengembangan wilayah metropolitan Banjarmasin, Pusat Kawasan Strategis Nasional Paloh Aruk dan PKSN Nunukan, pembangunan waduk multiguna, pengembangan Bandara Baru Singkawang untuk mendukung pariwisata yang merupakan bagian dari 25 bandara baru periode 2020-2024, pengembangan Tol Balikpapan–Samarinda–Bontang untuk mendukung Kawasan Industri dan konektivitas antar kota, pengembangan kereta api regional Kalimantan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN) dan angkutan barang, pengembangan PLTA Kayan untuk mendukung Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, serta pembangunan Bendungan Tapin dan Riam Kiwa sebagai pengendali banjir, penyediaan air baku, dan pembangkit listrik.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Wilayah Kalimantan mengatakan, pembangunan wilayah Kalimantan akan diarahkan kepada percepatan pertumbuhan, diversifikasi ekonomi, dan pelestarian alam.
Beberapa isu mendasar Kalimantan yang masih perlu ditangani adalah masih tingginya ketergantungan pada sektor tambang dan komoditas sumber daya, utamanya batu bara dan Crude Palm Oil (CPO), sehingga berimplikasi pada kecenderungan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan yang menurun dan lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya pasca commodity boom pada 2013-2014.
Kalimantan juga masih terkendala infrastruktur konektivitas dan energi. Kualitas infrastruktur jalan di seluruh provinsi Kalimantan masih di bawah rata-rata provinsi. Realibilitas listrik juga masih rendah, yang ditandai dengan relatif tingginya gangguan dan banyaknya industri yang memiliki pembangkit listrik sendiri.
Terkait SDM, tingkat stunting pada anak balita di wilayah Kalimantan masih cukup tinggi. Percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen Gubernur dan Bupati/Walikota dengan intervensi yang holistik dan integratif, mengacu kepada Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu, tingkat pendidikan dan kualitas pembelajaran serta pengajaran masih belum optimal dan merata.
“Pulau Kalimantan juga dihadapkan pada isu masih tingginya laju deforestasi tutupan hutan sebesar 11 persen serta masih tingginya alih fungsi hutan gambut mencapai 15 persen. Untuk itu, sejak 2015 telah diberlakukan moratorium lahan gambut," jelasnya Selasa (20/8/2019).
Permasalahan lainnya adalah isu laju deforestasi yang tinggi diakibatkan kompetisi lahan pertanian dan perkebunan termasuk sawit yang menjadi komoditas utama dalam mendorong perekonomian nasional. Kalimantan juga memiliki titik panas terbanyak serta wilayah kebakaran hutan dan lahan terluas di Indonesia. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kalimantan.
RPJMN 2020-2024 juga menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 4,0-4,6 persen, dan Gini ratio mencapai 0,370-0,374.
