Bisnis.com, BALIKPAPAN – Kementerian Perhubungan merencanakan, pada tahap awal pembangunan infrastruktur transportasi ibu kota negara akan menghubungkan Balikpapan dengan Samarinda.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Bappenas telah menentukan lahan yang dipergunakan untuk ibu kota baru seluas 250.000 hektare di kawasan Pennajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Dari hasil peninjauan itu, lanjutnya, infrastruktur transportasi jadi modal Kaltim sebagai ibu kota.
Saat ini ada dua bandara yang dekat lokasi ibu kota negara, yaitu di Balikpapan dan Samarinda. Di lokasi itu juga ada jalan tol dan pelabuhan yang membuat posisi Samboja cukup menarik menjadi pusat ibu kota negara.
"Karena itu, tahap awal pembangunan infrastruktur transportasi ibu kota negara harus terhubung dengan baik antara Balikpapan dengan Samarinda," jelasnya ketika mengadakan tinjauan, Kamis (19/9)
Apalagi imbuh dia, secara kasat mata ketika terbang dari Balikpapan menuju Samarinda bisa melihat jalan tol, Kawasan Industri Kariangau hingga ke Mentawir, sudah memuaskan. Terutama ada jalan tol dan di belakangnya laut.
Dengan posisi ini, ibu kota negara baru bisa menjadi role model kota masa depan serta destinasi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
Dalam tinjauan Kamis (19/9) yang dilakukan melalui pantauan udara menggunakan helikopter dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Lokasi pengamatan mulai dari Teluk Balikpapan, Sepaku hingga Samboja.
"Kami sedang menginventarisir infrastruktur sekaligus kawasan potensial pengembangan," imbuhnya.
Menurutnya, ada kemungkinan untuk membangun jalan tol hingga ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, sebagai program nasional, pembangunan infrastruktur di ibu kota negara seluruhnya menjadi program pemerintah pusat. Termasuk pihak yang menentukan pusat pemerintahan.
"Saat ini belum ditentukan [pusat pemerintahannya]. Karena itu akan dibuat lagi konektivitasnya mulai dari jalan tol, kereta api dan berbagai moda transportasi massal lainnya," kata Isran Noor.
Selanjutnya, imbuh Isran, agenda dalam menentukan pusat pemerintahan, akan segera dilakukan diskusi grup terfokus di Kalimantan Timur dan Jakarta. Diskusi itu sebagai bahan kajian rekomendasi titik pusat pemerintahan.
