Kaltim & Banjarmasin, Dua Wilayah Metropolitan Pemerataan PDRB

Calon IKN di Kalimantan Timur dan Banjarmasin merupakan dua kota dari sebanyak 6 kota metropolitan di luar Jawa yang akan menjadi fokus pengembangan pemerintah pusat dalam mendongkrak PDRB Nasional.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 07 Oktober 2019  |  17:50 WIB
Kaltim & Banjarmasin, Dua Wilayah Metropolitan Pemerataan PDRB
Gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota negara. - Antara

Bisnis.com, BALIKPAPAN—Calon IKN di Kalimantan Timur dan Banjarmasin merupakan dua kota dari sebanyak 6 kota metropolitan di luar Jawa yang akan menjadi fokus pengembangan pemerintah pusat dalam mendongkrak PDRB Nasional.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan mendukung pengembangan kota-kota di luar Pulau Jawa, diantaranya enam kota yang menjadi fokus adalah Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado dan Denpasar, termasuk Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

“Dengan adanya pengembangan kota metropolitan tersebut diharapkan dapat menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi lebih besar pada peningkatan PDB nasional,”katanya Senin (7/10/2019).

Selain itu, Baoeki juga mengharapkan pengembangan kota metropolitan di luar Pulau Jawa tersebut dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Pembangunan kota-kota di luar Pulau Jawa juga untuk melanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Adapun pondasi yang dibangun bukan lagi Indonesiasentris, ataupun jawasentris, salah satunya dalam percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. 

Berkaitan hal tersebut, lanjut Basoeki, diperlukan pengelolaan urbanisasi secara optimal agar kota-kota metropolitan yang dikembangkan tersebut atraktif untuk investasi.

Seiring dengan hal tersebut, Menteri Basuki juga mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi dan merelaksasi semua aturan yang dinilai menghambat investasi dengan omnibus law. 

Dia menambahkan urbanisasi bukan lagi dianggap sebagai beban, melainkan kesempatan untuk berkembang.

Asalkan pelaksanaan urbanisasi dilakukan dengan memenuhi tiga syarat berikut, yaitu direncanakan dengan matang (well-planned), didukung oleh regulasi yang mantap (well-regulated) dan dibiayai secara terencana dengan cermat (well-financed). 

“Melalui planning, regulasi, dan finance yang baik, urbanisasi bukan lagi beban, tetapi menjadi engine of growth",jelasnya.

Perkembangan kota dan urbanisasi telah mengubah perilaku dan perekonomian masyarakat setempat. Menteri Basuki memberi contoh pembangunan Tol Trans Jawa telah mengubah pola perilaku masyarakat. Kawasan industri baru bermunculan mulai dari Subang, Kendal, Ngawi hingga Pasuruan.

“Informasi dari Asian Development Bank (ADB) menunjukkan foto satelit Pulau Jawa di malam hari yang terangnya mengikuti pola jalan tol. Kawasan sepanjang koridor tol Trans Jawa sudah menjadi engine of growth-nya Pulau Jawa,” ujarnya.

Mengutip dari kajian Bappenas, Basoeki mengungkapkan bahwa di Indonesia, setiap pertumbuhan 1% penduduk perkotaan akan meningkatkan 1,4 persen PDB/kapita di Indonesia.

Hal ini lebih rendah dari pertumbuhan Tiongkok di mana setiap pertumbuhan 1 persen penduduk berkontribusi minimal 3 persen PDB/kapita ataupun di Asia Timur dan Pasifik sebesar 2.7 persen. Artinya Indonesia belum cukup efisien dan produktif dibanding negara-negara tetangga.

Selain itu pemerintah meyakini pemindahan ibu kota di luar pulau Jawa bakal memperkecil kesenjangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan mengubah orientasi investor.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam kurun waktu 35 tahun pencapaian PDB selalu dipimpin oleh kota kota besar di Kawasan Barat Indonesia (KBI), seperti Medan, Palembang, Bandung dan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

"Alasan pemindahan ibu kota adalah kontribusi PDRB pulau Jawa dan Sumatra tidak pernah di bawah 80 persen dari PDB Indonesia. Data tersebut selama 35 tahun tidak berubah," paparnya dalam presentasi Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu kota baru.

Bambang mengungkapkan bahwa saat ini adalah mementum yang tepat untuk memulai pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa dengan konsep perencanaan berbasis kawasan.

"Dalam jangka pendek pemindahan ibu kota negara akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja pertumbuhan Kaltim diproyeksikan senilai 7,5 persen," ungkapnya.

Selanjutnya, untuk kesempatan kerja diproyeksikan setiap investasi infrastruktur senilai Rp1 triliun akan menciptakan 14.000 tenaga kerja.

"Peningkatan kesempatan kerja di Kaltim akibat dampak pembangunan ibu kota baru mencapai 10,5 persen atau 1,0 persen secara nasional. Mohon Gubernur dan Wali kota di Kaltim mengawal para talenta untuk berkontribusi dalam proses pembangunan yang notabene warga Kaltim,"tekannya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kaltim, banjarmasin, Ibu Kota Dipindah

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top