Dana Alokasi Khusus IKN Diusulkan Rp10 triliun

Sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta dana alokasi khusus IKN senilai minimal Rp10 triliun per tahunnya.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 20 Oktober 2019  |  19:10 WIB
Dana Alokasi Khusus IKN Diusulkan Rp10 triliun
Foto aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru. - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay.

Bisnis.com, BALIKPAPAN— Sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta dana alokasi khusus IKN senilai minimal Rp10 triliun per tahunnya.

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud mengatakan dana khusus tersebut untuk mengejar target pembangunan awal IKN selama 4 tahun mendatang. Dana tersebut melingkupi pembangunan infratsruktur jalan, jembata, taman, serta sarana dan failitas umum.

Bupati yang akrab disapa AGM tersebut mengungkapkan hal ini perlu mendapat sorotan untuk segera dimulai karena luas wilayah PPU empat kali lebih luas jika dibandingkan dengan kota Jakarta.

“Soal anggaran IKN, pemerintah harusnya sudah memikirkannya. Nilai pemindahan IKN sebetulnya kan dengan sumbangan PDRB Kaltim setahun kepada pemeintah pusat. Jadi kalau misalnya 1 tahun nggak disetor ke pusat saja sudah jadi IKN,”jelasnya Sabtu (19/10/2019).

Sejauh ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PPU senilai Rp1,6 triliun per tahunnya. Adapun Rp1 triliun diantaranya berasal dari dana bagi hasil (DBH). Selama ini postur APBD daerah dengan maskot rusa tersebut banyak digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia (sdm) dan infrastruktur.

“Perlu diketahui bahwa di Penajam, BPJS digratiskan. Gaji guru naik perlahan sesuai kemampuan. Yang penting dibenahi juga adalah infrastruktur sdm dan kesehatan masyarakat,”imbuhnya.

Menurutnya dari sisi persiapan IKN, pihaknya sudah siap sepenuhnya. Dia menekankan bahwa pembangunan IKN akan dilakukan dari pemerintah pusat. Saat ini sedang berjalan koordinasi dan pendataan ulang lahan.

Selanjutnya, untuk sektor SDM, tinggal menyediakan wadah dalam bentuk institusi dan fasilitas sebab pada dasarnya masyarakat Penajam sudah siap bersaing. Apalagi, lanjut dia, Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sudah menekankan untuk pembangunan universitas sains satu-satunya di sana.

Selain itu poin terpenting dalam pembangunan adalah tidak menggunakan Bahan Bakar Minyak yang menjadi sumber polusi udara. Dengan demikian diharapkan penggunaan kendaraan listrik bisa mulai direalisasikan di IKN.

Adapun untuk infrastruktur di PPU, kini tengah dibangun Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan ke Balikpapan. Porsi pemda PPU sudah rampung 75% dan kini tinggal menunggu jalan akses yang dikerjakan oleh pemkot Balikpapan.

Selain itu adapula proyek jembatan tol yang diprakarsai oleh PT Waskita Karya TollRoad pada akhirnya telah mulai dilelang. PPU ikut masuk dalam proyek tersebut dengan porsi kepemilikan 20%. Sejauh ini pihaknya telah menggelontorkan dana senilai Rp20 miliar untuk proyek tersebut.

“Kami mau meminta partisipasi dari investor. Kalau memang bisa dengan investor. Tahun depan akan dianggarkan. Oleh karenanya kami meminta dan alokasi khusus karena IKN. Lebih besar nilainya akan lebih baik,” jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan mengusulkan jalan Sotek-Bongan yang menghubungkan PPU ke Kutai Barat selama 3 jam.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
penajam paser utara, Ibu Kota Dipindah

Editor : Rustam Agus
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top