Bisnis.com, BALIKPAPAN -- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 kota Balikpapan mengalami penyusutan sebesar 10,56% atau setara dengan Rp266,96 miliar.
Kondisi itu membandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan yakni senilai Rp2,52 triliun lebih.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyebutkan bahwa besaran nominal tersebut masih tentatif karena belum memasukkan pendapatan daerah.
"Yang belum masuk ke postur APBD itu Bantuan Keuangan dari Pemprov Kaltim, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat,"jelas Rizal di DPRD Balikpapan Selasa (5/11/2019).
Rizal beralasan belum masuknya penerimaan dana alokasi khusus baik fisik dan non fisik juga dikarenakan masih menunggu perhitungan dari pihak-pihak terkait tersebut.
Apabila dirinci, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas 4 komponen sumber pendapatan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah yang sah.
Rizal menekankan dari sejumlah komponen tersebut, tak mudah untuk menaikkan sektor retribusi yang sudah tidak efektif lagi.
Pihaknya pun akan mengandalkan perolehan pajak dari hotel, restoran dan tempat hiburan yang memiliki kecenderungan naik.
PAD dari Pajak Daerah, mengalami peningkatan 2,66% atau senilaiRp13,34 miliar. Sehingga direncanakan menjadi Rp515,29 miliar. Membandingkam dengan Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan ditetapkan senilai Rp501,95 miliar.
Dengan demikian tarhet Retribusi Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 akan mengalami penurunan 5,57% atau senilai Rp3,84 miliar menjadi Rp65,18 miliar. Padahal Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan ditetapkan Rp69,023 miliar.
Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp715 miliar atau naik Rp26,57 miliar dari PAD pada Tahun Anggaran 2019 yang mencapai Rp688,4 miliar. Persentasenya sebesar 3,86 %.
Sementara untuk belanja daerah, saat ini juga masih mengalami penurunan karena komponen belanja langsung yang nominalnya juga masih diperhitungkan.
Berbeda kondisinya untuk komponen belanja tak langsung yang naik seebsar 1,7% atau senilai Rp17,07 miliar.
Belanja pegawai naik 1,84%dari tahun ini senilai Rp800,43 miliar menjadi Rp815,14 miliar.
Dalam hal belanja subsidi akan diberikab senilai Rp1 miliar kepada perusda untuk subsidi pengelolaan bus sekolah.
Sementara untuk belanja hibah, direncanakan senilaiRp148,45 miliar atau tumbuh 10,58% dari tahun ini senilai Rp137,86 miliar.
Rizal mengungkapkan utamanya untuk melaksanakan pilkada serentak, juga untuk pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kutai Kartanegara, kantor kejaksaan dan Polres Balikpapan juga.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle mengatakan nilainya akan disesuaikan karena KUA - PPAS (Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara) telah disepakati bersama dengan anggota dewan sebelumnya .
Dirinya menekankan, tidak ada perubahan signifikan terhadap RAPBD karena harus mengacu pada KUA - PPAS.
Masih ada sejumlah hal yangvharus dirasionalkan untuk dibahas kembali dalam rapat Badan Anggaran.
Rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilakukan usai rapat paripurna. Setiap Organisasi Perangkat Dinas (OPD) mengajukan usulan anggaran untuk program prioritas.
Sejumlah program prioritas itu misalnya penanggulangan banjir, pembangunan infrastruktur dan dana pendidikan serta kesehatan.
"Hal itu pasti kami setujui, untuk pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen,"ungkapnya.
Termasuk juga program OPD apa saja yang dikenakan pemotongan sebagai antisipasi defisit anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
