Bisnis.com, BALIKPAPAN -- Jumlah pencari kerja di Balikpapan diprediksikan bisa turun hingga separuhnya pada tahun depan dengan mengoptimalkan penyerapan dari proyek strategis nasional yang terdapat di Balikpapan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja kota Balikpapan Tirta Dewi mengatakan dengan ditetapkannya Kaltim sebagai ibu kota baru diharapkan juga bisa menekan angka pengangguran.
Momentum tersebut harus dimanfaatkan pihak terkait untuk bekerja sama dalam mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dari sejumlah proyek. Misalnya saja dari kilang minyak Refinary Development Master Plan (RDMP) yang sudah dimulai.
“Kemudian tahun depan proyek di PPU sudah mulai, RDMP juga [sudah mulai]. Jadi harus bekerjasama sehingga proyek strategi nasional bisa menyerap jumlah tenaga kerja,” ungkapnya Kamis (14/11/2019).
Selain itu, target penurunan drastis tersebut bisa dicapai apabila melihat indikator baru penghitungan angka pengangguran. Indikator tersebut menentukan bahwa satu jam bagi warga yang menghasilkan uang sudah dapat disebut bekerja.
Saat ini, upaya yang tengah digencarkan oleh dinasker adalah mendorong masyarakat yang sedang mencari kerja dapat menyalurkan kompetensinya di bursa-bursa kerja.
Baca Juga
Secara rata–rata persentase pengangguran di kota minyak sebesar 9,5% -- 10% dari jumlah penduduk. Angka ini tergolong di atas rata-rata nasional.
Pemkot pun mencatat setiap tahunnya angka pencari kerja atau yang masuk dalam kategori pengangguran sebanyak 6.300 orang per- tahunnya.
Tirta mengungkapkan berdasarkan pertumbuhan tersebut memang tidak seluruhnya pencari kerja untuk pertama kalinya.
Sebagian diantara mereka sudah bekerja tetapi ingin mencari pekerjaan baru yang lebih baik. Untuk memperoleh keakuratan data, pihaknya telah menyusun rencana untuk memisahkan kategori pekerja yang benar-benar baru pertama kali mencari kerja, dan mereka yang ingin meningkatkan pengalaman.
Dia menuturkan bahwa paling banyak pencari kerja memang berasal dari ulusan SMA/SMK. Kemudian disusul oleh jenjang pendidikan S1. Sisanya adalah mereka yang tamat D3, SMP dan SD. Namun, juga terdapat mereka yang lulusan S2 terdaftar masih mencari kerja.
Para pencari kerja ini bisa masuk dalam kategori pengangguran,"jelasnya Rabu (13/11/2019).
Secara kumulatif hingga Oktober 2019 bila digabungkan dengan jumlah pengangguran yang sudah ada, angkanya sudah mencapai 8.238.
Angka ini merupakan perhitungan dua tahun terakhir yakni pada 2018 dan 2019. Padahal jumlah perusahaan atau badan usaha yang tersedia tak lebih dari 3.000 orang.
Pencari kerja tersebut, lanjut dia, juga tak hanya berasal dari Balikpapan, tetapi juga berbagai daerah lain. Pasalnya pencaker ini tidak diwajibkan menggunakan KTP kota Balikpapan.
Namun bagi mereka yang memang berdomisili di Balikpapan wajib melampirkan surat domisili untuk keperluan input data.
Sejauh ini, upaya yang dilakukan pihaknya untuk bisa menekan pengangguran,masih mengandalkan job market fair, pemagangan dan pelatihan keterampilan.
Disnaker pun mendorong kerjasama lebih lanjut dengan menggandeng kementerian terkait dalam meningkatkan keahlian SDM baik dari APBN, APBD dan pemprov.
Angka pengangguran ini juga tak boleh dipandang sebelah mata. Suka tidak suka, mau tidak mau, persaingan sumber daya manusia juga akan terjadi dalam persiapan IKN. Kaltim sebut Tirta harus bersiap diri meskipun dengan keterbatasan dana pelatihan yang ada.
“Mau nggak mau harus bergandengan tangan dengan dunia usaha dalam meningkatkannya supaya mampu berdiri sama tinggi dengan SDM yang hadir jika IKN ke kaltim.
Sejauh ini, katanya, alokasi anggaran pelatihan pada tahun depan tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun ini. Dia merencanakan dengan habisnya rencana strategis pada tahun depan, maka bisa menambah anggaran dalam perubahan renstra pada 2021 nantinya.
Adapun data pencari kerja tersebut bersumber dari pencari kerja yang mengisi surat keterangan pencari kerja atau AK1.Dalam sehari, Disnaker bisa memproses 30 AK1.
Kartu Pencari Kerja atau AK1 terdata dan berlaku di seluruh Indonesia.
Sesuai ketentuan yang ada, kartu ini berlaku dua tahun, dengan kewajiban pelaporan setiap enam bulan.
Kewajiban pencari kerja adalah melapor dalam 6 bulan terhadap statusnya. Baik ketika sudah mendapatkan pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan.
