Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DJP Gelar Program Inklusi Pajak di Kaltim

Program nasional ini bertujuan meningkatkan kesadaran perpajakan. Khususnya di kalangan tenaga pendidik dan perguruan tinggi. Program ini telah dicanangkan sejak tiga tahun lalu.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 23 November 2019  |  20:53 WIB
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, BALIKPAPAN -- Direktorat Jenderal Pajak menggelar Inklusi Kesadaran Pajak bagi kalangan perguruan tinggi di Kalimantan Timur dan Utara.

Program nasional ini bertujuan  meningkatkan kesadaran perpajakan. Khususnya di kalangan tenaga pendidik dan perguruan tinggi. Program ini telah dicanangkan sejak tiga tahun lalu. 

Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Kaltimtara, Emri Mora Singarimbun mengharapkan melalui program inklusi,  ingin menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di  daerah untuk meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, guru dan dosen. 

"Caranya  melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran dan perbukuan," katanya Sabtu (23/11/2019).

Melalui program tersebut lanjutnya, DJP ingin mendidik generasi muda sebagai calon-calon pelaku ekonomi masa depan menjadi warga negara yang mempunyai kesadaran dalam perpajakan,"ungkapnya.

Generasi muda ini diharapkan memiliki kesadaran akan pajak. Karena pajak yang diperoleh untuk pembangunan bangsa. Pihaknya pun sudah rutin memberikan edukasi dari usia dini hingga perguruan tinggi dengan bahasa yang mudah dicerna. Karena yang perlu dipahami DJP hanya untuk PPN dan PPh.

Dalam kesempatan itu Sekretaris LLDIKTI wilayah XI, Muhammad Akbar mengatakan melalui program tersebut dosen dapat mengedukasi lebih jauh para anak didik.

"Selama ini untuk kuliah umum perpajakan sudah ada juga untuk materi perpajakan. Ada juga jurusan yang memang ada materinya," kata Muhammad Akbar. 

Sampai saat ini, pajak masih menjadi sumber penerimaan negara paling besar yang menyumbang Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN). Namun partisipasi dan tingkat pembayaran pajak di Indonesia masih rendah. 

Tahun ini Kementerian Keuangan menargetkan target sebesar Rp1.577 triliun di APBN 2019. Sampai 31 Oktober 2019 baru terealisasi Rp1.018 triliun atau  mencapai 64,56%.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pajak
Editor : M. Taufikul Basari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top