Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp2,40 triliun.
Realisasi tersebut mencapai 95,05 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2,53 triliun dan untuk belanja telah terealisasi senilai Rp2,62 triliun atau 91,06 persen dari alokasi sebesar Rp 2,877 triliun per 31 Desember 2020.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltara Denny Harianto menyatakan dari awal pelaksanaan APBD pada awal Maret 2020 telah berjalan secara efektif bahkan berbanding lurus dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.
“Untuk 2020, realisasi APBD Kaltara memang terfokus pada 3 kegiatan prioritas untuk percepatan penanganan Covid-19, yakni penanganan bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi,” ujarnya dalam Respons Kaltara, Rabu (13/1/2021).
Denny menjelaskan Pemprov Kaltara telah merealisasikan kegiatan fisik dan keuangan sesuai yang direncanakan termasuk memenuhi kebijakan percepatan penanganan Covid-19 dengan baik.
Pemprov telah memenuhi terkait kebijakan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 minimal sebesar 35 persen sebelum Perubahan APBD 2020.
“Setelah Perubahan APBD 2020, semua anggaran yang di-refocusing dikembalikan pelan-pelan, utamanya kegiatan fisik maupun keuangan yang prioritas,” jelasnya.
Dia menambahkan total alokasi anggaran penanganan pandemi untuk 2020 adalah sebesar Rp112,9 miliar. Secara rinci, anggaran tersebut dibagi untuk penanganan bidang kesehatan Rp52,8 miliar, penanganan dampak ekonomi Rp45,09 miliar, dan penyediaan jaring pengaman sosial Rp15 miliar.
Berdasarkan laporan penggunaan APBD untuk penanganan Covid-19 Provinsi Kaltara yang dirilis BPKAD, total anggaran yang mengalami perubahan, diantaranya penanganan bidang kesehatan dengan total anggaran sebesar Rp75,5 miliar terealisasi sebesar Rp67,2 miliar atau 88,96 persen, penanganan dampak ekonomi menjadi Rp45,6 miliar dengan realisasi Rp28,1 miliar atau 61,76 persen dan penyediaan jaring pengaman sosial, dari alokasi Rp15 miliar dapat terealisasi sebesar Rp5,95 miliar atau 39,67 persen.
“Upaya penanganan pandemi di 2020, sudah dilaksanakan secara maksimal. Ini dibuktikan dengan cukup banyak peralatan kesehatan, penyediaan bantuan dan lainnya yang menunjang pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, selama 2020 anggaran tersebut digunakan untuk 205 paket kegiatan termasuk 26 paket kegiatan yang harus ditunda pelaksanaannya.
