Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gubernur Kaltim Diminta Buat Gebrakan Ekonomi

Gubernur Kaltim dan Wakil Gubernur Kaltim perlu benar-benar mewujudkan visi Kaltim Berdaulat.
Pengendara motor melintas di Jalan Trans Kalimantan perbatasan Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur Di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat (4/2/2022). Salah satu jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Kalsel dan Kaltim tersebut menjadi jalan utama mobilitas barang dan orang serta menjadi akses jalan menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berada di Kabupaten Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur./Antara-Bayu Pratama S
Pengendara motor melintas di Jalan Trans Kalimantan perbatasan Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur Di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat (4/2/2022). Salah satu jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Kalsel dan Kaltim tersebut menjadi jalan utama mobilitas barang dan orang serta menjadi akses jalan menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berada di Kabupaten Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur./Antara-Bayu Pratama S

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pengamat ekonomi menilai tantangan berat pertumbuhan ekonomi Kaltim akan dihadapi tahun ini tanpa adanya gebrakan kebijakan dari Gubernur.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi menyatakan Gubernur Kaltim dan Wakil Gubernur Kaltim perlu benar-benar mewujudkan visi Kaltim Berdaulat. “Kita tau ada jalan Tol Balsam itu karena Pak Awang (Gubernur periode sebelumnya), tapi [Gubernur] ini apa cuma potong pita? Padahal udah hampir habis masa jabatan,” ujarnya, Senin (21/3/2022).

Dia mengungkapkan bahwa, saat ini ketergantungan terhadap batu bara masih sulit untuk dikurangi, terlebih dampak yang ditimbulkan membahayakan publik secara umum.

“Ekstraksi sumber daya alam [di Kaltim] tidak dibarengi dengan perbaikan di sisi lingkungannya. [Padahal] negara seperti Tiongkok sudah melihat ke EBT,” katanya.

Kendati demikian, Purwadi menilai Kaltim sedang melakukan transformasi ekonomi secara perlahan dari ekonomi berbasis SDA, ke sektor pertanian dan pariwisata.

Khusus pariwisata, hal tersebut perlu didukung dengan punya infrastruktur yang baik, transportasi murah dan terintegrasi antar daerah seperti di wilayah Pulau Jawa tantangan berat bagi dinas pariwisata.

“[Harus] ada suatu momentum dari Isran-Hadi untuk membuat gebrakannya terkait infrastruktur,” katanya.

Di sisi lain, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim belum dapat mengangkat perekonomian secara signifikan. Dia menuturkan bahwa sebagian daerah penyangga IKN masih belum siap dan butuh waktu menyesuaikan kebutuhan terkait pemindahan IKN.

“IKN itu ibarat bola,udah dilempar ke lapangan entah Kaltim mau mencetak gol atau menjemput bola saja. Coba dibuat klaster klaster per kabupaten mau seperti apa,”

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, PDRB Kaltim tercatat sebesar Rp695,16 triliun atas dasar harga berlaku atau naik 2,91 persen secara tahunan pada kuartal IV/2021.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim selama satu dekade fluktuatif dan beberapa kali mengalami minus, tepatnya pada tahun 2015, 2016 dan 2020.

Di sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi pemerintahan sebesar 19,98 persen, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial 13,34 persen dan konstruksi sebesar 10,86 persen pada kuartal IV/2021.

Distribusi terbesar berasal dari pertambangan dan penggalian sebesar 45,05 persen, industri pengolahan 17,81 persen dan konstruksi sebesar 8,95 persen.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler