Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pengamat ekonomi menilai tantangan berat pertumbuhan ekonomi Kaltim akan dihadapi tahun ini tanpa adanya gebrakan kebijakan dari Gubernur.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi menyatakan Gubernur Kaltim dan Wakil Gubernur Kaltim perlu benar-benar mewujudkan visi Kaltim Berdaulat. “Kita tau ada jalan Tol Balsam itu karena Pak Awang (Gubernur periode sebelumnya), tapi [Gubernur] ini apa cuma potong pita? Padahal udah hampir habis masa jabatan,” ujarnya, Senin (21/3/2022).
Dia mengungkapkan bahwa, saat ini ketergantungan terhadap batu bara masih sulit untuk dikurangi, terlebih dampak yang ditimbulkan membahayakan publik secara umum.
“Ekstraksi sumber daya alam [di Kaltim] tidak dibarengi dengan perbaikan di sisi lingkungannya. [Padahal] negara seperti Tiongkok sudah melihat ke EBT,” katanya.
Kendati demikian, Purwadi menilai Kaltim sedang melakukan transformasi ekonomi secara perlahan dari ekonomi berbasis SDA, ke sektor pertanian dan pariwisata.
Khusus pariwisata, hal tersebut perlu didukung dengan punya infrastruktur yang baik, transportasi murah dan terintegrasi antar daerah seperti di wilayah Pulau Jawa tantangan berat bagi dinas pariwisata.
Baca Juga
“[Harus] ada suatu momentum dari Isran-Hadi untuk membuat gebrakannya terkait infrastruktur,” katanya.
Di sisi lain, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim belum dapat mengangkat perekonomian secara signifikan. Dia menuturkan bahwa sebagian daerah penyangga IKN masih belum siap dan butuh waktu menyesuaikan kebutuhan terkait pemindahan IKN.
“IKN itu ibarat bola,udah dilempar ke lapangan entah Kaltim mau mencetak gol atau menjemput bola saja. Coba dibuat klaster klaster per kabupaten mau seperti apa,”
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, PDRB Kaltim tercatat sebesar Rp695,16 triliun atas dasar harga berlaku atau naik 2,91 persen secara tahunan pada kuartal IV/2021.
Pertumbuhan ekonomi Kaltim selama satu dekade fluktuatif dan beberapa kali mengalami minus, tepatnya pada tahun 2015, 2016 dan 2020.
Di sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi pemerintahan sebesar 19,98 persen, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial 13,34 persen dan konstruksi sebesar 10,86 persen pada kuartal IV/2021.
Distribusi terbesar berasal dari pertambangan dan penggalian sebesar 45,05 persen, industri pengolahan 17,81 persen dan konstruksi sebesar 8,95 persen.
