Bisnis.com, SINTANG - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jambri mengatakan, wilayah Kabupaten Sintang yang luas membuat pekerjaan membangun infrastruktur di daerah ini menjadi hal yang berat.
Ia menganggap, membangun infrastruktur Kabupaten Sintang di 14 kecamatan tak semudah membalik telapak tangan.
"Pembangunan infrastruktur adalah pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah," katanya.
Baca Juga
Dia mengatakan, membangun jalan dan jembatan tidaklah semudah mengembalikan telapak tangan. Sebab, membutuhkan dana yang sangat besar.
"Kalau melihat kemampuan APBD saat ini, memang tidak mencukupi untuk menangani kondisi infrastruktur,” katanya.
Ia berjanji akan terus mendorong Pemkab Sintang untuk terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur. "Tapi semua itu, jelas kita sesuaikan dengan kemampuan APBD kita,” tuturnya.
Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward. Ia mengatakan, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sintang sudah menjadi jalan provinsi sehingga Pemkab Sintang tidak diperbolehkan lagi mengucurkan dana untuk perbaikan jalan itu.
Ia mengatakan, beberapa ruas jalan di Kabupaten Sintang seperti jalan dari Sintang ke Ketungau, kemudian Nanga Mau ke Tebidah merupakan jalan provinsi. Meski itu sudah menjadi jalan provinsi, Jeffray mengatakan, Pemkab Sintang tidak lantas lepas tangan dengan kondisi jalan itu.
Dia mengatakan, Pemkab Sintang selalu mengusulkan perbaikan jalan tersebut ke pemerintah provinsi. "Untuk jalan provinsi, kita memang hanya sebatas mengusulkan," katanya.
Disetujui atau tidak, kata Jeffray, itu wewenang pemerintah provinsi. Tapi, DPRD Sintang selalu mendorong Pemprov Kalbar memberikan perhatian pada jalan provinsi yang ada di Sintang.
"Kita berharap Pemprov Kalbar selalu memberi perhatian penuh pada jalan provinsi di Sintang," harapnya.
Dikatakan Jeffray, persoalan infrastruktur di Kabupaten Sintang memang butuh waktu panjang untuk menyelesaikannya.
Persoalan kerusakan jalan yang selalu dikeluhkan masyarakat memang belum mampu teratasi dengan baik. Penyebabnya, karena minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
Menurut data PU setempat, di Kabupaten Sintang, baru 20 persen jalan yang sudah beraspal sisanya tanah.
Bupati Sintang, Jarot Winarno mengakui, infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi persoalan yang belum dapat diatasi secara merata. Tapi, Pemkab Sintang terus berupaya menekan persoalan tersebut.
"Makanya kita kerja keras untuk menangani kegawatdaruratan infrastruktur yang saat ini telah menjadi prime mover pembangunan kita. Masalahnya, ya lagi-lagi soal pendanaan saja,” ungkap Jarot.
