Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tujuh Helikopter Disiapkan untuk Antisipasi Karhutla Kalbar

Tujuh unit helikopter tersebut telah dikontrak oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dalam rangka pelaksanaan pemadaman Karhutla.
Seorang pengendara motor melintasi perumahan Residence Borneo Khatulistiwa yang diselimuti kabut asap di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Sabtu (18/8)./Antara-Jessica Helena Wuysang
Seorang pengendara motor melintasi perumahan Residence Borneo Khatulistiwa yang diselimuti kabut asap di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Sabtu (18/8)./Antara-Jessica Helena Wuysang

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menyiapkan tujuh unit helikopter dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menyatakan tujuh unit helikopter tersebut telah dikontrak oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dalam rangka pelaksanaan pemadaman Karhutla.

"Misal saat ada Karhutla, tujuh helikopter ini akan dioperasikan dan ada juga untuk patroli. Tujuh helikopter ini sudah dikontrak oleh BNPB dan akan menetap selama kita membutuhkan," ujarnya yang dikutip, Jum’at (12/8/2022).

Dia melanjutkan, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 1/2019 tentang Percepatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa menjadi landasan penanganan Karhutla di Kalbar yang dilakukan secara bertahap mulai 2019 hingga 2023.

Selain itu, dia menyebutkan pihaknya telah merestorasi ekosistem gambut pada kesatuan hidrologi gambut dengan luas indikatif mencapai 203.751 hektare.

Kemudian, revegetasi seluas 150 hektare, revitalisasi atau peningkatan ekonomi masyarakat sejumlah 154 paket, pendampingan desa peduli gambut, dan pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di 14 kabupaten/kota.

Sementara itu, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemko Polhukam RI) Lakoni berharap Karhutla di wilayah Kalimantan Barat bisa diminimalkan atau penurunan terjadinya.

"Mengingat tahun ini Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20, jangan sampai ada penilaian negatif dari negara-negara lain yang bertetangga dengan Indonesia," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper