Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Para pengetap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menambah daftar masalah rantai logistik di Kalimantan Timur di samping tingginya disparitas harga BBM subsidi dan nonsubsidi.
Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW ALFI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Mohammad Gobel menyatakan pengetap BBM bersubsidi yang ada di SPBU merupakan masalah bagi tata kelola perdagangan BBM.
“Saya pikir masalahnya ada di pengetap BBM itu, kan ada tuh mobil yang didorong [dimodifikasi] isinya hanya mesin saja. [Sedangkan], kita dibatasi 120 liter saja per hari saja,” ujarnya, Selasa (16/8/2022).
Selain kuota solar bersubsidi yang terbatas, selisih harga antara solar subsidi dan harga solar non-subsidi seperti Dexlite sudah tidak bisa ditanggung oleh pelaku usaha.
Sebelumnya, ALFI Kaltim sempat mengeluarkan surat edaran untuk menaikkan biaya tambahan sebesar 40 persen dari harga berjalan untuk memberikan kompensasi peralihan BBM kepada semua Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang menjadi anggota ALFI, meski akhirnya dicabut karena mendapat teguran dari KPPU yang dinilai melanggar persaingan usaha.
Untuk mengantisipasi itu, Gobel mengungkapkan bahwa ALFI Kaltim menawarkan penambahan biaya dari BBM subsidi ke Dexlite untuk optimalisasi jasa pengiriman yang baik dan tepat waktu.
“Surcharge dari BBM subsidi ke Dexlite harus kami tawarkan kepada relasi kami dan [menjadi] pilihan buat costumer untuk menggunakan JPT mana yang bisa memberikan harga sesuai pasar,” ungkapnya.
Adapun, Gobel menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda dan Pertamina guna mendapatkan solusi mengenai masalah tersebut, seperti penggunaan Fuel Card yang akan memberi batasan maksimal pengisian dalam satu hari pada setiap masing-masing kendaraan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
