Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Guru Demo DPRD Kalteng Tuntut Tunjangan Profesi Pendidik Dikembalikan

Demonstran meminta pengembalian TPP guru sertifikasi seperti tahun-tahun sebelumnya yang dihilangkan dengan nominal Rp1,5 juta.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 06 September 2022  |  13:49 WIB
Guru Demo DPRD Kalteng Tuntut Tunjangan Profesi Pendidik Dikembalikan
Para guru mendatangi DPRD Kalteng menuntut pengembalian TPP guru sertifikasi, Palangka Raya, Selasa, (6/9/2022). - Antara/Muhammad Arif Hidayat.
Bagikan

Bisnis.com, PALANGKA RAYA - Ratusan guru yang tergabung dalam Forum Guru Bersertifikat Pendidik mendatangi Dinas Pendidikan hingga DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menuntut pengembalian TPP guru sertifikasi.

Ketua Pengurus Forum Ronald Valentino dalam suratnya di Palangka Raya, Selasa (6/9/2022), menjabarkan sejumlah tuntutan, yakni pengembalian TPP guru sertifikasi seperti tahun-tahun sebelumnya yang dihilangkan dengan nominal Rp1,5 juta.

"Dan menolak keras pemangkasan nominal TPP menjadi Rp500 per bulan," tegasnya.

Kemudian meminta revisi Pergub Nomor 5 Tahun 2022 dan proses revisi tidak lewat dari September ini, sesuai draf aspirasi tuntutan guru bersertifikat pendidik dan guru PPPK.

Selanjutnya, proses pembayaran TPP terhitung mulai Januari dan rapelan tidak melewati akhir 2022, membayarkan rapelan gaji hingga THR PPPK tidak dengan cara dicicil sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Kedudukan PPPK dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 adalah sama dengan PNS dan berhak mendapat TPP, sehingga dalam revisi Pergub nantinya agar PPPK dimasukkan sebagai penerima TPP.

Selain itu, Forum Guru ini juga menuntut agar tidak adanya ancaman atau intimidasi atas aksi damai yang dilakukan, hingga mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Ahmad Syaifudi mundur dari jabatannya.

Ketua DPRD Kalteng Wiyatno mengatakan, pada intinya aspirasi yang disampaikan para guru sudah pihaknya sikapi.

Hingga saat ini ada sejumlah opsi yang tengah dibahas di tingkat eksekutif terkait tuntutan-tuntutan yang disampaikan para guru.

"Jadi kami meminta waktu untuk menyelesaikan ini. Semua melalui proses dan kami minta semua untuk bersabar," jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD Kalteng Siti Nafsiah menambahkan, pihaknya berupaya mengawal tuntutan yang disampaikan para guru tersebut.

"Yang pertama soal pergub, maupun soal anggaran. Sudah menjadi tugas dan kewajiban kami, jika anggaran tersedia kami mengupayakan semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan tersebut," paparnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Ahmad Syaifudi mengatakan, terkait aksi ini, merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya pernah dilakukan pasca pergub diterbitkan sehingga meniadakan tambahan penghasilan bagi guru bersertifikasi pendidik.

"Dalam peraturan boleh ataupun tidak boleh. Boleh membayarkan namun menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kalteng guru tunjangan profesi guru pns

Sumber : Antara

Editor : Miftahul Ulum
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top