Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor terus berupaya menggali potensi perdagangan karbon hingga tahun terakhir kepemimpinannya.
Isran menyatakan upaya itu dilakukan demi visi Kaltim Berdaulat yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Benua Etam dan negara Republik Indonesia.
“Jika dikelola dengan baik, carbon trade akan memberikan keuntungan tidak terlalu lama,” ujarnya yang dikutip, Selasa (10/1/2023).
Dia menambahkan, Kaltim sudah membuktikan dapat memperoleh insentif dari World Bank sebagai kompensasi atas program penurunan emisi karbon sebesar 22 juta ton CO2 ekuivalen selama lima tahun.
Menurutnya, insentif tersebut senilai US$110 juta atau Rp1,6 triliun dengan harga US$5 per ton dan saat ini masih terdapat cadangan karbon senilai 8 juta CO2 ekuivalen.
"Saat ini sudah ada yang berminat membeli dengan harga sekitar US$12 per ton dari perusahaan penerbangan, padahal di masa depan prestasi penurunan emisi bisa lebih dari itu. Bahkan perusahaan energi ternama di dunia siap membeli dengan harga US$25 per ton," terangnya.
Isran memprediksi, jika pada validasi kedua dapat mencapai 40 juta ton setara CO2, Kaltim dapat memperoleh pendapatan sebesar US$10 miliar atau Rp150 triliun dari kelebihan atau sisa penurunan emisi carbon.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini, mengakui carbon trade belum terkelola dengan baik di Kaltim.
Sehingga, dia menjelaskan akan pergi ke Meksiko untuk belajar mengenai pengelolaan karbon pada Februari mendatang bersama stakeholder terkait.
“Sebelum pensiun nanti saya akan berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Saya tidak mau tahu siapa gubernurnya, siapa pemimpinnya setelah saya nanti, tapi saya akan tetap berbuat untuk kepentingan rakyat Kaltim dan Indonesia,” ucap Isran Noor.
Lebih lanjut, Isran menegaskan hal tersebut dilakukan untuk menambah sumber dana pembangunan Kaltim.
Kendati demikian, dia menuturkan bahwa Kaltim mengalami lonjakan alokasi anggaran baik dari APBD maupun APBN 2023, yaitu sebesar Rp67 triliun, terdiri dari dana yang dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota, dan dana-dana pembangunan untuk instansi vertikal, termasuk dana untuk pembangunan IKN Nusantara.
“Biasanya hanya sekitar Rp20-an triliun paling banyak Rp28 triliun. APBD 2023 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Kaltim, yaitu Rp17,2 triliun bahkan bisa mencapai Rp23 triliun,” tuturnya.
Adapun, dia menyebutkan dana tersebut belum termasuk dana yang berasal dari carbon trade dan optimis pemerintah daerah bisa memaksimalkan dana-dana tersebut.
“Percayakan kepada saya, enam bulan lagi saya akan berusaha. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan saya mau sampaikan akan melakukan auction atau lelang terbuka ke pasar internasional untuk carbon trade ini,” pungkasnya.
Sebagai informasi, masa jabatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor dan Hadi Mulyadi akan berakhir pada Oktober 2023.
