Bisnis.com, BALIKPAPAN — PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) menyebutkan peluang Initial Public Offering (IPO) masih terbuka sebagai opsi penambahan modal.
Sekretaris Perusahaan Bankaltimtara Rita Kurniasih menyatakan BPD Kaltimtara tidak menutup kemungkinan akan melakukan penawaran saham umum di pasar modal untuk menciptakan kemandirian perusahaan dan memperoleh sumber pendanaan bersifat jangka panjang dari masyarakat luas.
“Hal ini akan mengurangi ketergantungan bank terhadap pemerintah selaku pemegang saham pengendali saat ini. Dengan demikian, perusahaan akan memiliki struktur permodalan yang lebih kuat dan optimal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/1/2023).
Kendati demikian, dia menjelaskan untuk melaksanakan rencana ini, perlu dilakukan kajian lebih mendalam serta komunikasi dengan seluruh pemegang saham.
“Mengingat ketentuan pemegang saham PT BPD Kaltim Kaltara diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur serta Anggaran Dasar Bank, maka tentunya harus dilakukan perubahan atau penyesuaian Perda serta anggaran dasar Bank dengan memperhatikan aturan serta ketentuan lainnya,” jelasnya.
Kemudian, dia menyebutkan modal dasar yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Perda Kaltim No 8/2016 serta Anggaran Dasar PT BPD Kaltimtara adalah sebesar Rp10 triliun, dimana jumlah modal disetor per 31 Desember 2022 mencapai Rp3,833 triliun.
Baca Juga
"Dalam rangka memperkuat permodalan, bank akan terus melakukan komunikasi kepada pemerintah daerah selaku pemegang saham agar melakukan pemenuhan setoran modal," sebutnya.
Sebagaimana diketahui, bahwa pemegang saham/pemilik PT BPD Kaltim Kaltara adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Di sisi lain, Rita memaparkan target Penghimpunan DPK tahun 2023 meningkat sebesar 13,95 persen dibanding Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2022.
“Bank optimis pencapaian Renbis (Rencana Bisnis) 2023 dapat melampaui target penghimpunan DPK yang telah ditetapkan dalam RBB, dengan terus fokus terhadap penghimpunan dana Current Account Saving Account (CASA) dengan target komposisi 81,05 persen dari total dana pihak ketiga yang terhimpun,” paparnya.
Sementara itu, target penyaluran kredit PT BPD Kaltimtara tahun 2023 ditetapkan lebih besar dibandingkan dengan target penyaluran kredit tahun 2022 dengan fokus terhadap penyaluran kredit konsumtif dan penyaluran kredit UMKM.
“Serta penyaluran kredit yang bersumber dana APBD dan APBN seperti sektor konstruksi serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, terutama pemberian kredit terhadap debitur dengan performance baik,” katanya.
Menurut laporan tahunan BPD Kaltimtara 2021, penyaluran kredit baru di tahun 2022 ditargetkan tumbuh minimal 7 persen dari proyeksi kredit Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan prudential banking dan manajemen risiko.
Dia menuturkan bahwa upaya yang dilakukan PT BPD Kaltimtara agar bisnisnya tidak bergantung pada konsumen pemerintahan adalah dengan melakukan pengembangan produk dan layanan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui peningkatan digitalisasi transaksi baik berbasis server maupun kartu, serta optimalisasi penyaluran kredit kepada UMKM, Korporasi serta sektor ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
