Jelang Akhir Jabatan Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim, Apa Kebijakannya

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim didorong untuk mempercepat pencapaian target-target pembangunan.
Kantor Gubernur Kaltim./kaltimprov.go.id
Kantor Gubernur Kaltim./kaltimprov.go.id

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur makin serius merealisasikan serapan anggaran dan kebijakan yang ada dengan optimal tahun ini.

Menuju akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim didorong untuk mempercepat pencapaian target-target pembangunan

Salah satu caranya adalah dengan segera melakukan proses pengadaan barang dan jasa mulai awal 2023.

"Dari 47 OPD kita, ada sekitar lima atau enam OPD belum," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang dikutip, Senin (30/1/2023).

Dia menambahkan, beberapa perangkat daerah yang belum melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa agar dapat melakukan paling lambat Februari. "Kita kejar Februari harus sudah proses pengadaan barang dan jasa. Itu harus sudah dilaksanakan," tegasnya.

Menurutnya, serapan anggaran pada kuartal III/2022 masih berada di angka 60 persen lebih sehingga cukup berat untuk mencapai 90 persen pada kuartal IV/2022. "Akhirnya Oktober-Desember itu hanya 20 persen lebih dicapai. Itu yang coba kita perbaiki," terangnya.

Dia mengungkapkan bahwa target itu diperbaiki sejak Januari agar tidak terjadi penumpukan pada kuartal III dan kuartal IV tahun berjalan dengan syarat setiap bulan para OPD harus memiliki progres yang signifikan mulai dari perencanaan dan penetapan target setiap bulannya.

"Untuk melaksanakan target itu, makanya setiap bulan kita lakukan evaluasi," ungkapnya.

Dia menyebutkan output dari strategi ini adalah serapan anggaran minimal terealisasi 90 persen pada Desember tahun berjalan dan hanya menyisakan laporan pertanggungjawaban.

"Target kita 95 persen, seharusnya seperti itu. Tahun ini juga diproyeksi e-Purchasing akan lebih 100 persen," sebutnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekda Prov Kaltim Riza Indra Riadi menegaskan seluruh OPD terkait wajib menyelesaikan kebijakan yang ada mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018-2023 akan segera berakhir.

"Artinya, apa-apa yang belum tercapai harus diselesaikan pada 2023, sesuai visi dan misi Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi, Berani untuk Kaltim Berdaulat," tegasnya.

Dia menjelaskan, dengan kenaikan APBD tahun anggaran 2023 diharapkan OPD bekerja keras memaksimalkan program-program yang ada. Hal ini dinilai mesti jadi perhatian serius seluruh OPD guna merealisasikan program kerja yang direncanakan dengan tepat waktu dan sasaran.

Sebagaimana diketahui, APBD Kaltim Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 17,20 triliun yang terdiri dari pendapatan yang direncanakan sebesar Rp13,99 triliun dan pembiayaan APBD murni tahun 2023 sebesar Rp3,20 triliun.

Dia menuturkan bahwa kegiatan yang dibangun harus betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, kesehatan, ketahanan pangan, ekonomi hingga kesejahteraan serta kondusifitas daerah.

"Sinergi dan koordinasi lintas sektor harus semakin baik, sehingga di akhir RPJMD ini, program dan kegiatan benar-benar terlaksana serta membawa manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper