Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai terlalu berfokus pada sektor energi yang bisa membawa daerah ke dalam wilayah dengan kutukan sumber daya alam.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Hairul menyatakan pemerintah tidak serius menggarap sektor pangan, sehingga Kaltim juga sangat bergantung pada daerah lain.
“Jangan lupa kita kekurangan sapi padahal kita punya banyak lahan. Saya memang tanya peneliti IPB bahwa rumput di kita gizinya kurang meskipun rumput subur, ya artinya kan perlu pengolahan tanah,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (26/1/2023).
Dia menambahkan, pengelolaan tanah sendiri di Kaltim memerlukan teknologi dan riset yang mungkin menghabiskan biaya besar tapi akan sepadan di masa depan.
The curse of natural resource dapat terjadi secara nyata apabila pemerintah tidak mengubah paradigma investasi sedemikian rupa. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena kurangnya diversifikasi antara SDA dan kebutuhan di sektor pangan.
“Makanya angka (investasi) yang besar itu jangan dilihat angka tapi komposisinya yang penting. Yang menarik investasi PMDN lari ke sektor kimia, sebagian besar di situ dan kalau itu berhasil jangan kita bisa (beralih penuh) ke industri pengolahan,” katanya.
Baca Juga
Sebagai informasi, ekonomi Kaltim masih didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dengan pangsa sebesar 55,79 persen diikuti industri pengolahan sebesar 14,3 persen, konstruksi 7,3 persen, pertanian 6,5 persen, perdagangan 4,9 persen transportasi 3 persen dan 11 lapangan usaha lainnya sebesar 8,2 persen.
Dia menegaskan, apabila pemerintah masih memfokuskan sebagian besar kebijakan mendukung investasi ke sumber daya alam, akan mewujudkan kutukan sumber daya alam.
Dia menuturkan bahwa pemerintah ke depan harus membuat peta jalan transformasi ekonomi Kaltim sejelas mungkin, termasuk memproyeksikan jumlah penduduk di masa mendatang.
“Kalau program percepatan transformasi perekonomian Kaltim dilaksanakan dengan betul, dengan memperhatikan bisnis ke depan, promosi bagus, maka investor tidak melihat Kaltim hanya migas dan pertambangan, harusnya sektor yang mampu kita kelola makin besar,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kaltim Riawati menyatakan pemda harus menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat terkait investasi, khususnya jika ingin menawarkan sektor pertanian dan perkebunan.
Dia menyebutkan, pemerintah pusat sudah menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi di masing-masing daerah. Kaltim khususnya, didorong untuk mengembangkan komoditas pisang, lada, kelapa sawit, karet dan cokelat.
Kendati demikian, dia menyebutkan saat ini yang menjadi kendala adalah industri pasca panen yang belum tersedia. "Kuncinya investor harus bandingin yang mana yang murah biaya dan yang mana cost production nya tinggi. Sektor-sektor pertanian di Kaltim itu kalah ditenaga kerja dan aslinya tanah pertanian di kita bukan masuk ring of fire," pungkasnya.
