Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK).
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim Ujang Rachmad menyatakan hal ini merupakan respons terhadap kelemahan struktural yang ditemukan, sehingga menghambat kinerja manajemen.
Menurut Ujang, ini adalah bagian dari upaya mendalam untuk mengatasi masalah kelembagaan dalam pemprov Kaltim yang menurutnya sebagai akar permasalahan.
Sebagaimana diketahui, Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nasional menyatakan bahwa jika pada akhir 2023 KEK tidak berjalan, statusnya akan dicabut.
“Ini adalah sebagai bentuk jawaban. Kita sudah mengidentifikasi (bahwa) masalahnya adalah kelembagaan tidak berjalan optimal itu mengapa kita laporkan kepada dewan KEK dan dewan KEK sangat mendukung kelembagaan BUPP yang baru ini,” ujarnya kepada awak media, Rabu (21/6/6/2023).
Dia menambahkan, Pemprov Kaltim telah mengambil langkah-langkah terkait BUMD lewat perundingan multisektoral dan juga telah membahas pembiayaan dan aturan mengenai kepemilikan saham mayoritas.
Menurutnya, pemerintah provinsi akan memiliki porsi yang lebih besar dari pemerintah kabupaten sambil melihat nilai aset yang telah dibangun dan akan dihitung melalui bantuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
"Saya optimis kita bisa menyelesaikannya tahun ini dan kita butuh kolaborasi yang kuat dan dukungan dari semua pihak, termasuk DPRD. Ini bukan hanya kepentingan provinsi, tetapi juga melibatkan kabupaten," tegas Ujang.
Meskipun demikian, dia memperingatkan bahwa detail seperti modal awal yang harus disetor masih terbuka untuk diperdebatkan dan akan menjadi bagian dari proses legal.
Adapun, dia berharap bahwa badan baru ini dapat dibentuk sebelum masa jabatan gubernur berakhir.
Sebagaimana diketahui, KEK MBTK merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dibangun sejak 2014 sebagai kawasan geostrategis perkebunan dan perdagangan internasional di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Kaltim.
KEK MBTK diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditi di wilayah tersebut dan diarahkan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, serta pusat bagi industri energi seperti industri mineral, gas, dan batu bara.
Kawasan ini diproyeksikan akan menarik investasi sebesar Rp 34 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 55.000 orang hingga 2025.
