Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur (Kaltim) Joko Istanto mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya.
Dia mengungkapkan bahwa hampir semua wilayah di Kaltim berisiko terbakar, terutama yang memiliki pola masyarakat berladang dan membuka lahan dengan cara membakar, seperti di Kabupaten Kutai Barat dan Paser.
“Kami berusaha untuk mendekati masyarakat dan mengubah tradisi membuka lahan dengan cara membakar, meskipun ini adalah tantangan besar. Kami terus bekerja keras agar masyarakat sadar bahwa membuka lahan dengan membakar memiliki dampak besar jika terjadi kebakaran yang sulit dipadamkan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Bisnis, Kamis (5/10/2023).
Menurut Joko, sebagian besar Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Timur telah aktif dalam mengatasi masalah ini. Meskipun jumlah titik terbakar tidak pasti, setiap KPH telah melakukan upaya pencegahan.
Hingga Agustus 2023, Joko menyebutkan sekitar 900 hektare lahan telah terbakar di seluruh Bumi Mulawarman.
“Ini relatif kecil dibandingkan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang mencapai 56.000 hektare,” sebutnya.
Baca Juga
Dia menambahkan, telah mengawasi aktivitas masyarakat yang membakar lahan untuk pertanian. Jika ada indikasi bahwa ini berkaitan dengan perkebunan, tindakan hukuman akan diberlakukan.
“Kami berupaya untuk bekerja sama dengan masyarakat dan memberikan solusi alternatif agar mereka dapat berusaha tanpa harus membakar lahan,” ujarnya.
Selain itu, Joko memastikan perusahaan besar umumnya menggunakan alat berat untuk membersihkan lahan, bukan dengan menggunakan kebakaran.
“Kami terus berupaya berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencegah masalah ini (karhutla),” tuturnya.
Selain itu, Joko juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, di antaranya adalah melakukan kegiatan sosialisasi dan melengkapi sarana.
“Kami membentuk sejumlah MPA (Masyarakat Peduli Api) yang bekerja sama dengan dinas kehutanan, polisi, dan TNI,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Joko juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengatasi pengrusakan hutan dan kegiatan ilegal logging dengan membentuk masyarakat mitrapolhut.
“Kami bekerja sama untuk menjaga hutan dari kerusakan, termasuk deforestasi dan degradasi hutan. Semua ini adalah hasil kerja keras kami selama beberapa tahun, dan kami sangat bersyukur karena mendapatkan apresiasi kompensasi dari FCPF Carbon Fund,” ungkapnya.
Joko juga menyebutkan bahwa tahun ini, pihaknya telah mengadakan 6 mobil tangki dan 20 unit slip on, serta sudah ada 20 unit lagi di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) mereka.
“Jadi, totalnya sekarang sudah lebih dari 40 unit yang tersebar di KPH. Semua unit ini digunakan di tingkat tapak di KPH,” pungkasnya.
