Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memfokuskan pencegahan stunting dan pemerataan pendidikan dalam pembangunan perbatasan.
Sebelumnya Pemprov Kalbar menargetkan angka prevalensi stunting di Kalimantan Barat dapat turun menjadi 14% di tahun 2024, sesuai dengan target nasional.
Menurut data SSGI tahun 2022, angka prevalensi stunting di Kalimantan Barat sebesar 27,8%, sedangkan data SIGIZI TERPADU tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 115.524 balita yang diukur, 17.900 (15,49%) mengalami stunting.
“Kita sudah melampaui target provinsi yakni 16%, namun kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus melakukan intervensi program dan kegiatan penurunan angka stunting secara berkelanjutan”, ujar Penjabat (Pj.) Gubernur Kalbar Harisson yang dikutip, Kamis (25/1/2024).
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan seluruh jajaran TNI, yaitu bersinergi dengan Korem 121/ Alambhana Wanawai untuk mempercepat program pembangunan perbatasan yang terfokus pada penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan.
Harisson mengatakan bahwa stunting merupakan isu prioritas nasional yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Baca Juga
“Kader PKK juga dapat menggandeng organisasi persatuan istri Forkopimda (Sinita Penjaga Ibu Jari) seperti Bhayangkari, Persit Chandra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini, Dharma Pertiwi, dan lainnya,” katanya,
Selain itu, Harisson juga mengajak badan usaha dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam upaya penurunan angka stunting.
Dia mengungkapkan bahwa dengan kerja sama yang baik, harapan untuk menurunkan angka prevalensi stunting dapat terwujud sesuai target provinsi.
Sebagaimana diketahui, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Panjang perbatasan Kalimantan Barat adalah 972,95 km yang meliputi lima kabupaten, 14 kecamatan, dan 166 desa.
Jalan paralel perbatasan sepanjang 811,32 km² terdiri dari jalan nasional dan jalan non nasional. Pembangunan perbatasan merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedaulatan bangsa.
