Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kalimantan Timur (Kaltim) mencatatkan 81,38% kemantapan jalan provinsi hingga akhir 2023.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-Pera Kaltim, Hariadi Purwatmoko menegaskan komitmen pihaknya melakukan rekonstruksi jalan provinsi sepanjang 40 km dari total 938 km.
“Anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2024 adalah Rp60 miliar untuk seluruh ruas jalan provinsi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (17/3/2024).
Dia menambahkan, dana sekitar Rp1 triliun rupiah telah disiapkan untuk penanganan jalan di Kaltim pada tahun 2024, termasuk rekonstruksi jalan, pembangunan jalan baru, pembangunan jembatan, pelebaran jalan, pengadaan tanah, serta perencanaan dan pengawasan.
Selain itu, Hariadi menyebutkan target kemantapan jalan provinsi akan mencapai 82,09% di penghujung 2024. Kendati demikian, infrastruktur di Benua Etam dinilai masih jauh dari harapan merata terlebih di kawasan pelosok.
Sebagaimana yang baru-baru ini terjadi di ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Mahakam Ulu dengan Kutai Barat, insiden hujan deras mengguyur tanpa adanya saluran pembuangan yang memadai hingga menyebabkan air mengalir deras ke jalan dan membawa serta batu-batu besar hingga mengikis tanah di sepanjang jalannya.
Baca Juga
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Mahakam Ulu, Gerry Gregorius, mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi tersebut.
“Daerah Betuan ini terkenal dengan hamparan batu-batu besar di sepanjang jalannya, sehingga air deras seperti yang terlihat dalam video mengikis tanah dan membawa batu-batu besar ke sepanjang jalan di daerah tersebut,” ujarnya.
Gerry mengungkapkan bahwa jalan ini bukan hanya sekadar penghubung, tetapi sebagai urat nadi ekonomi dan sosial bagi warga di kedua kabupaten. “Untuk lokasi persis kejadian, berada di Kelurahan dan Kecamatan Long Hubung, Kampung Mamahak Teboq. Ruas jalan dari Kubar (Tering) ke Mahulu (Ujoh Bilang),” ungkapnya.
Sebagai langkah sementara, UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Mahakam Ulu telah menempatkan alat berat di lokasi sejak Februari untuk mengatasi masalah yang diperparah oleh curah hujan tinggi.
Dia berharap agar pemerintah provinsi/pusat dapat menyediakan anggaran tahun ini untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pada ruas jalan Kubar-Mahulu tersebut.
Senada, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi menyatakan kekecewaan terhadap kondisi infrastruktur di provinsi ini yang tengah bersolek untuk menjadi Kawasan ring 1 Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "Meskipun Kaltim kaya akan sumber daya alam, infrastrukturnya masih jauh dari harapan," katanya.
Data Kanwil DJPb Kalimantan Timur hingga Januari 2024, menunjukkan bahwa pembangunan IKN telah memberikan dampak signifikan pada kinerja keuangan APBN dan APBD di Kaltim.
Kendati demikian, alokasi belanja infrastruktur terkonsentrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kota Balikpapan, dengan fokus pada pembangunan jalan dan transportasi darat di wilayah IKN.
Anggaran pembangunan IKN mendominasi 70,96% pagu belanja K/L Kalimantan Timur hingga tahun 2023. Pada Januari 2024, DIPA pembangunan IKN mencapai Rp36,01 triliun, atau 80,35% dari pagu belanja K/L senilai Rp44,82 triliun.
"Pembangunan IKN telah menyebabkan lonjakan belanja infrastruktur konektivitas di Kaltim sebesar 642% pada periode 2021-2023," ungkap Purwatmoko, dengan Kementerian PUPR sebagai sektor utama.
Realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga Januari 2024 mencapai Rp6,89 triliun, atau 10,52% dari target APBD 2024. Pendapatan ini didominasi oleh Dana Transfer/TKD dan PAD, dengan dukungan dana pusat yang masih menjadi faktor dominan dalam pendanaan provinsi.
Sementara itu, realisasi belanja APBD hingga bulan yang sama hanya mencapai Rp0,77 triliun, atau 1,10% dari pagu sebesar Rp70,19 triliun.
