Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

APBD Perubahan Kalsel Meningkat Rp1 Triliun

Struktur RAPBD-P Kalsel 2024 secara umum, pendapatan daerah sebesar Rp11,4 triliun dan belanja daerah Rp13,1 triliun.
Kendaraan melintasi kamera "Electronic Traffic Law Enforcement" (E-TLE) di depan Masjid Al-Akbar Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Senin (19/8/2024)./Antara-Ragil Darmawan
Kendaraan melintasi kamera "Electronic Traffic Law Enforcement" (E-TLE) di depan Masjid Al-Akbar Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Senin (19/8/2024)./Antara-Ragil Darmawan

Bisnis.com, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (RAPBD-P) 2024 sebesar Rp11,4 triliun atau meningkat sekitar Rp1 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan hal itu saat Pengantar Nota Keuangan RAPBD-P 2024 pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel Karmila di Banjarmasin, Rabu.

"Struktur RAPBD-P Kalsel 2024 secara umum, pendapatan daerah sebesar Rp11,4 triliun dan belanja daerah Rp13,1 triliun," kata Roy.

Roy menuturkan APBD-P 2024 fokus melanjutkan pembangunan yang belum selesai pada APBD 2024 murni dan menunjang program Kalsel maju.

Secara umum atau garis besar fokus pada APBD-P 2024, diungkapkan Roy, antara lain dengan skala prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan.

Selain itu, peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan perekonomian, hilirisasi industri, dan peningkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Kemudian, sektor pertanian dan pariwisata, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

"Pada prinsipnya pembangunan Kalsel untuk kesejahteraan masyarakat dan warga Kalsel tidak ada yang tak sejahtera pada masa mendatang," ungkap Roy mewakili Paman Birin.

Sebelumnya, Pemprov Kalsel merencanakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) defisit atau selisih kurang Rp1,5 triliun.

Saat itu, Sekda Provinsi Kalsel pun menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2024 pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK di Banjarmasin, Kamis (1/8).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Redaksi
Editor : Miftahul Ulum
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler