Bisnis.com, BALIKPAPAN – Perbedaan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah tengah jadi sorotan dalam merealisasikan program nasional makan gratis, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi menyatakan pendekatan yang seragam terhadap implementasi program makan gratis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah belum tepat.
Dia mencontohkan, harga bahan makanan di Pulau Kalimantan dan Papua sangat berbeda dengan daerah lain, sehingga menjadikan program ini tidak hanya menantang dari sisi logistik, tetapi juga soal keadilan dan efektivitas.
"Harga Rp10.000 itu, kalau dekat kampus dapat nasi padang dengan lauk telur goreng separo plus kuah. Ini untuk generasi emas atau generasi cemas? Jika boleh disebut ini kebijakan setengah hati, rakyat jadi makan hati," ujarnya melalui aplikasi pesan singkat, Senin (2/12/2024).
Dia menyoroti bahwa kebijakan ini tidak mencerminkan realitas harga di lapangan.
Selain itu, Purwadi mengungkapkan bahwa langkah ini kurang bijaksana, ketika menggunakan acuan harga di Pulau Jawa yang mungkin lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain, tanpa mempertimbangkan variasi inflasi.
Baca Juga
“Lah, Rp15.000 di daerah dengan inflasi tinggi (saja) mahal, apalagi mau dijadikan Rp10.000. Di Jakarta, warteg saja mungkin tidak bisa harga segitu kecuali menu separo," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya menyesuaikan strategi kembali agar program nasional ini dapat benar-benar memberikan manfaat yang nyata kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa mengabaikan perbedaan ekonomi antar daerah.
"Daripada tidak sama sekali, (bisa) malu dengan rakyat Indonesia karena ini janji politik Prabowo, (ini) sangat dipaksakan," terang Purwadi.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Balikpapan mengkaji rencana implementasi program makan bergizi gratis, termasuk aspek penganggaran yang menjadi salah satu prioritas utama.
Pemkot Balikpapan sedang mempertimbangkan berbagai opsi sumber pendanaan. Salah satunya adalah alokasi 3% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau 20% dari sektor pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebagai informasi, program makan siang gratis merupakan bagian dari inisiatif nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya siswa-siswi melalui pemenuhan kebutuhan gizi.
Menurut catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000.
Prabowo mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana Rp71 triliun pada APBN 2025.
Sri Mulyani mengatakan angka Rp71 triliun sudah masuk dalam range postur defisit APBN di kisaran 2,29%-2,82%. Selanjutnya, kata dia, anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun bukan merupakan on top (batas atas), tapi sudah dimasukkan ke dalam postur.
