Bisnis.com, SAMARINDA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan wacana baru dalam desentralisasi pengelolaan migas nasional.
Menurutnya, Participating Interest (PI) dari Blok Merakes dan Jangkrik milik perusahaan Italia Eni akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur.
"Nanti participating interest-nya kita akan minta kepada Eni untuk menyerahkan sebagian kepada Pemda Kalimantan Timur," kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan resmi, Selasa (22/7/2025).
Sebagaimana diketahui, perusahaan energi Italia, Eni, akan mengucurkan investasi kolosal senilai US$ 10 miliar atau setara Rp150 triliun untuk mengembangkan blok migas lepas pantai Kalimantan Timur.
Investasi ini akan dipastikan menggeliat mulai 2027 yang membawa angin segar bagi perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Tak pelak, investasi ini diprediksi akan meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim secara eksponensial dari investasi masif tersebut.
Baca Juga
"Nanti saya akan minta PI-nya tidak dikelola terus oleh Jakarta. Kita akan serahkan kepada daerah agar daerah bisa menjadi tuan di daerah sendiri," ucap Bahlil.
Sebagaimana diketahui, penyerahan PI ini menjadi preseden penting dalam transformasi tata kelola migas Indonesia, khususnya di Blok Merakes dan Jangkrik yang berlokasi di lepas pantai Selat Makassar ini.
Selama ini pengelolaan PI blok-blok migas strategis cenderung tersentralisasi di Jakarta, sementara daerah penghasil hanya menikmati sebagian kecil dari hasil eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya.
"Koperasi daerah harus diberi prioritas. Jangan semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) dipegang orang Jakarta," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyambut positif kebijakan dari Menteri ESDM.
Dia menilai penyerahan PI sebagai momentum emas untuk mempercepat kemandirian ekonomi daerah dan mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam lokal.
"Tentu kita sangat gembira mendengar kabar baik yang disampaikan Pak Menteri. Ini peluang besar bagi Kalimantan Timur," ungkapnya.
Dia menuturkan, sebagai antisipasi terhadap perubahan paradigma ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan infrastruktur SDM melalui Program Gratispol dan Jospol.
Dia berharap kurikulum pendidikan daerah dapat diselaraskan dengan kebutuhan industri migas, khususnya kompetensi eksplorasi dan produksi lepas pantai.
