Pertumbuhan Daya Beli Masyarakat Kaltara Melamban

Oleh: Eldwin Sangga 06 Desember 2017 | 09:47 WIB
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kaltara, Busriansyah (kiri) menyerahkan cinderamata kepada narasumber pada kegiatan Rakor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh) di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (29/11/2017) / Bisnis - Eldwin Sangga
Bisnis, TARAKAN - Kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada tahun 2018, tidak jauh berbeda seperti tahun 2017. Mengingat, pertumbuhan daya beli masyarakat di Kaltara stagnan bahkan cenderung melamban.
 
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kaltara, Busriansyah. Karena, kata dia, masih tergantung kepada kemampuan investasi di daerah, khususnya para investor yang belum menampakkan kegiatan investasinya.
 
“Sehingga, pertumbuhan daya beli masyarakat terikut dengan kemampuan investasi itu berjalan,” ujar Busriansyah saat ditemui Bisnis usai menyampaikan materi pada kegiatan di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (29/11/2017).
 
Selain itu, belum nampaknya kegiatan investasi para investor di Kaltara, dinilai berimplikasi terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Berimbas juga kepada pendapatan daerah.
 
Dia membeberkan, pendapatan provinsi Kaltara tergantung pada kemampuan daya beli atau konsumsi barang-barang oleh masyarakat. Terutama, kata dia, kendaraan bermotor, penggunaan bahan bakar dan sebagainya.
 
“Di situlah sumber-sumber pendapatan daerah,” tuturnya seraya menambahkan, dengan begitu, bagi hasil dengan kabupaten kota juga mengalami penurunan.
 
Terjadinya penurunan daya beli ini, tidak membuat pemerintah tinggal diam. Ini hanya semacam turbulensi. Pemerintah diharuskan lebih kreatif dan banyak berinovasi untuk mengambalikan kemampuan belanja daerah.
 
“Untuk mendukung pembangunan daerah, dengan melakukan inovasi, terobosan dan berupaya semaksimal mungkin memperbarui data-data potensi yang ada, melakukan penagihan-penagihan secara intensif dan melakukan sistem digital yang baik,” ungkap dia.
 
Sehingga, lanjut Busriansyah, respons masyarakat untuk memenuhinya tidak terkesan terpaksa. Lalu ada timbal balik antar pemerintah dan wajb pajak.
 
Sejauh ini, menghadapi penuruanan ini, pemerintah sudah membangun sistem layanan berbasis modern. Khususnya pajak bagi pengguna bermotor. Layanan ini, mempermudah pemerintah melakukan monitoring peningkatan pendapatan daerah.
 
“Juga menghindari dari kebocoran-kebocoran, penghambat penerimaan, meregulasi seluruh peraturan yang berlaku,” katanya.
 
Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara pada tahun 2017 Rp 3,1 triliun. Dia menyebutkan, bahwa anggaran tersebut murni dari APBD Kaltara. Namun, banyak juga pembangunan infrastruktur di Kaltara yang menggunakan dana dari kementerian atau langsung dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan banyak lagi dari pemerintah pusat.
 
“Itu yang membantu membangun pertumbuhan ekonomi di Kaltara. Kalau bertumpu pada APBD, pasti akan lamban sekali tumbuhnya,” ungkapnya.
 
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah provinsi terus berupaya meminta kepada pemerintah pusat dalam pendanaan sejumlah pembangunan di Kaltara. Apalagi, Kaltara ini adalah wilayah yang strategis berbatasan langsung dengan negara tetangga.
 
“Kaltara wilayah yang menjadi Nawacita Presiden Jokowi, maka teras dari perbatasan ini terus ditingkatkan dengan kemampuan dana yang ada dari daerah dan pusat,” ujarnya.
 
Tahun 2018, pemerintah provinsi menargetkan APBD Kaltara tidak jauh berbeda dari tahun 2017, yakni Rp 3 triliun lebih. “Kaltara sangat bergantung dengan dana transfer,” tuntasnya.

Editor: Nur El Fathi

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer