Bisnis.com, SAMPIT—Panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Pilkada Kotawaringin Timur menerima tiga laporan dugaan politik uang.
Ketua Panwas Kotawaringin Timur, Tohari, mengatakan satu kasus dugaan politik uang dilaporkan terjadi di Kecamatan Kotabesi. Namun saat diklarifikasi, pelapor dan saksi tidak hadir memberikan keterangan, sementara bukti yang disampaikan minim sehingga akhirnya diputuskan bahwa kasus itu tidak dilanjutkan prosesnya karena tidak memenuhi unsur pelanggaran.
Dua kasus lainnya masih dalam tahap klarifikasi, yakni di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Pulau Hanaut. Panwas sudah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasinya terkait laporan tersebut dan diharapkan bisa hadir supaya proses penyelidikan dugaan politik uang ini cepat selesai.
“Kami berharap pihak-pihak yang kami panggil untuk diminta klarifikasinya, mau datang supaya ini cepat selesai. Kami masih berharap mereka kooperatif dalam masalah ini,” katanya, Senin (15/12/2015).
Panwas berjanji memproses laporan dugaan politik uang ini sesuai aturan. Jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu kepala daerah, Panwas sudah mewanti-wanti dan mengajak masyarakat untuk mengawasi serta menolak politik uang.
Penanganan kasus dugaan politik uang akan dibahas secara mendalam di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Mereka inilah yang nantinya akan membuat rekomendasi kepada Panwas terkait setiap pelanggaran yang terjadi, apakah hanya berupa pelanggaran administrasi atau masuk ranah pidana yang harus diproses di jalur hukum.
