Bisnis.com, BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan meminta agar Pemerintah Kota Balikpapan lebih memaparkan seluruh rencana pembangunan proyek coastal road kepada anggota dewan.
Ketua DPRD Komisi III Balikpapan Andi Arif Agung menilai DPRD perlu dilibatkan dalam mengkaji keberlangsungan proyek pembangunan areal seluas 329 hektare tersebut. Alasannya, pemda dan DPRD bekerja berdampingan dalam satu daerah.
“Pembangunan kan mau tidak mau harus jalan terus, kami ingin membangun visi yang sama. Sementara teman-teman di DPRD belum banyak yang paham perkembangan pembangunan coastal road,” tutur Andi, Selasa (12/1/2016).
Dia juga menyatakan, harus ada peraturan daerah yang dibuat untuk memperkuat proyek pembangunan tersebut.
“Karena pembangunan coastal road itu kan nanti akan merubah suatu kawasan, ini juga akan jadi mega proyek yang punya dampak ekonomi dan lingkungan. Harus dikaji apakah perlu dibuat perda,” sambungnya.
Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra Setdakot Balikpapan Sri Soetantinah mengaku pemkot sebetulnya telah merencakan agenda pemaparan dengan DPRD, namun harus ditunda karena padatnya agenda kegiatan Pemkot Balikpapan.
Lebih dari itu, Ketua Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Elvin Junaedi memastikan bahwa pembangunan coastal road telah berjalan sesuai dengan tahapan dan perizinan yang ada.
“Area pembangunannya juga sudah disesuaikan dengan perda rencana tata ruang dan wilayah yang memang dibuat oleh pemda dan disetujui oleh DPRD. Jadi semua sudah sesuai perda yang berkaitan dengan pembangunan,” tukasnya.
