Bisnis.com, SAMARINDA - Real Estate Indonesia Provinsi Kalimantan Timur menyebut pelaksanaan hunian berimbang akan berdampak pada pengembang lokal.
Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2016 mewajibkan pengembang properti untuk menerapkan hunian berimbang. Pengembangan tersebut akan mewajibkan pengembang yang membangun rumah mewah juga turut membangun rumah menengah dan menengah bawah atau sederhana.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Provinsi Kaltim Arief Rahman Hasyim mengatakan, apabila para pengembang besar yang menggarap rumah mewah juga turut masuk ke segmen kelas menengah kecil akan mematikan para pengembang lokal. Pasalnya, para pengembang besar memiliki modal yang kuat dibandingkan pengembang lokal di Kaltim.
"Hunian berimbang ini kan bagaimana pengembang besar juga membangun rumah menengah dan menengah bawah. Ini akan membuat pengembang lokal yang segmennya kebanyakan di menengah dan menengah ke bawah berteriak," ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.
Pihaknya mengusulkan agar penerapan hunian berimbang ini dapat dilakukan di lain lokasi dalam satu kabupaten maupun kota. "Jadi para pengembang besar membangun rumah mewah di kawasan A, tetapi bangun rumah menengah dan menengah ke bawahnya di kawasan lainnya."
Selain itu, para pengembang juga dapat bekerja sama dengan pengembang lokal dalam membangun perumahan untuk kelas menengah dan menengah ke bawah. "Kami berharap ada kemitraan pada pengembang lokal dalam melaksanakan hunian berimbang ini."
Pasalnya, dalam kondisi perekonomian yang masih melesu dan anjloknya sektor pertambangan membuat penerapan hunian berimbang ini sulit dilakukan. Apalagi, banyak pengembang lokal yang mengalami penurunan penjualan rumah yang sangat tajam.
"Penurunan yang sangat tajam tak hanya terjadi di properti kelas menengah atas saja tetapi juga mulai berdampak pada rumah yang menengah ke bawah. Rumah menengah atas ini sudah mengalami penurunan 80% hingga 90%," tuturnya.
Saat ini, para pengembang menengah ke atas untuk dapat menjaga perputaran uangnya beralih menggarap perumahan kalangan menengah ke bawah maupun rumah bersubsidi.
"Para pengembang yang menggarap rumah menengah atas ini mulai beralih bangun dan jual rumah tipe kecil untuk menjaga chasflownya. Memang ini akan berdampak pada para pengembang lokal."
Sekretaris Umum DPD REI Kaltim Bagus Susetyo menambahkan, kondisi penjualan properti di Kaltim ini didasarkan pada kemampuan masyarakat atau daya beli masyarakat. Tentunya, anjloknya sektor pertambangan dan mineral ini memiliki dampak yang besar kepada sektor properti di Kaltim.
Ditambah lagi, belanja Pemprov Kaltim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum begitu besar. "APBD saat ini hanya project besar saja yang baru berjalan seperti toll tetapi kalau reguler dari pemerintah kabupaten maupun kota APBDnya belum turun sehingga penggerakan ekonominya boleh dikatakan melambat."
Pembangunan yang saat ini yang dilakukan Pemprov Kaltim seperti jalan toll, tidak begitu besar dampaknya pada sektor properti karena lokasi toll yang jauh dari perkotaaan.
Lebih lanjut lagi, Bagus menuturkan saat ini penjualan para pengembang besar hanya berkisar 1 hingga 2 unit rumah saja dalam sebulan. Sementara itu, untuk penjualan para pengembang rumah menengah ke bawah hanya bisa 3 hingga 6 unit rumah per bulan.
Padahal sebelum kondisi perekonomian Kaltim melambat, para pengembang hunian rumah kecil dapat menjual 10-20 unit per bulan. "Rumah besar turun lebih dari 80%. Rumah kecil masih bisa lah kami jualan 3-4 rumah dalam sebelumnya. Prospek ke depan ini mengacu pada kebutuhan rumah atau backlog yang masih sekitar 800.000 unit per tahun."
Para pegawai negeri sipil di Kaltim yang diharapkan dapat membeli rumah dan mendorong sektor properti pun tak berdampak besar. Pasalnya, kondisi keuangan baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota ini tengah mengalami pengetatan dan pemangkasan alokasi di setiap satuan kerja perangkat daerah.
Menurut Bagus, masyarakat Kaltim masih banyak yang membutuhkan rumah. Namun, saat ini kondisi kemampuan mereka yang saat ini lagi tidak baik sehingga tidak dapat membeli rumah. Oleh karena itu, diharapankan pemerintah dapat memberikan stimulus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat ini.
Bagus mengungkapkan, saat ini hanya sekitar 20 pengembang yang masuk dalam REI Kaltim ini aktif dalam pembangunan maupun penjualan rumah. Pada 2013, terdapat 76 pengembang yang aktif dalam pembangunan maupun penjualan rumah.
Jumlah tersebut menurun di 2014 yang hanya sekitar 40 pengembang dan kembali anjlok saat ini yang hanya sekitar 20 pengembang saja berjualan rumah. Untuk tetap bertahan di tengah kondisi perekonomian Kaltim yang mengalami minus, para pengembang besar beralih menggarap segmen rumah kecil atau menengah ke bawah.
"Memang kondisi begini, lahan sudah semakin mahal. Membeli lahan di luar kota, akses jalannya dan infrastruktur belum ada seperti listrik dan air sehingha mempersulit kami berjualan."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
