Bisnis.com, PONTIANAK – Rumah Sakit swasta diperbolehkan mengambil vaksin imunisasi yang didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan kota, secara gratis.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Oscar Primadi mengatakan, hal itu untuk menghindari penggunaan vaksin palsu yang dijadikan celah oleh oknum masyarakat tidak bertanggung jawab guna mengisi kekurangan vaksin imunisasi balita di rumah sakit swasta.
“Vaksin yang diproduksi Bio Farma dan didistribusi pemerintah itu resmi. Rumah sakit swasta sebenarnya boleh mengambil vaksin itu secara gratis, tidak bayar,” kata Oscar kepada Bisnis di Pontianak, Kamis (21/7/2016).
Menurut dia, selalu ada upaya dari oknum masyarakat membuat vaksin palsu dan mencuat kasus terjadi baru-baru ini adalah vaksin impor untuk dipasok ke rumah sakit swasta.
Padahal, lanjut dia, Indonesia sudah ada Bio Farma yang ditunjuk pemerintah guna membuat vaksin resmi.
Modus yang dilakukan pemalsu vaksin yakni dengan mencampurkan vaksin hepatitis dengan zat natrium klorida atau dikenal garam dapur (NaCl) yang berdampak terhadap lemahnya kekebalan tubuh balita.
Namun, menurutnya, setelah mencuat kasus vaksin palsu dan desakan publik mengungkap rumah sakit yang terlibat penggunaannya, pihaknya sudah mulai melakukan vaksinasi ulang kepada balita.
“Kejadian ini (vaksin palsu) adalah momentum baik untuk membenahi tata kelola ini dari pre-market, post-market hingga pemberian vaksin ke balita. Hampir 95% balita di Indonesia, tercover dengan vaksin yang disiapkan oleh pemerintah.”
Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Andy Jap memastikan tidak ada ditemukan vaksin palsu di daerahnya dan hampir 100.000-an balita Kalbar terdata di catatannya tervaksinasi dengan resmi.
Namun demikian, pihaknya terus melakukan koordinasi bersama Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Pontianak untuk menyisir rumah sakit hingga agen penjualan perlengkapan medis sebagai pengawasan ketat munculnya vaksin palsu di tingkat kabupaten dan kota.
“Kemenkes itu menghitung jumlah kebutuhan vaksin untuk balita di Kalbar dan balita yang di swasta termasuk sasaran juga. Sehingga, rumah sakit swasta itu mengirim pencatatan (kebutuhan dan balita) ke kami.”
