Bisnis.com, SAMARINDA - Dalam rangka mengendalikan inflasi, Pemerintah Kota Bontang terus melakukan pemantauan baik dari segi ketersediaan barang, distribusi hingga pengendalian harga.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, wilayah yang dijuluki kota taman ini bukan merupakan kota penghasil. Sebagian besar kebutuhan di kota Bontang berasal dari daerah luar seperti kelapa dan sawi yang berasal dari wilayah Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selain itu juga, kebutuhan masyarakat Bontang juga berasal dari dari luar Pulau Kalimantan.
Distribusi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan kapal ini tentu memiliki kendala di kala musim penghujan dimana ombak sangat tinggi sehingga menghambat pendistribusian barang.
"Saat musim hujan, barang jadi terhambat karena ombak tinggi sehingga dibutuhkan pengendalian harga," ujarnya, belum lama ini.
Kota Bontang belum memiliki Tim pengendalian inflasi daerah (TPID). Kota Bontang tengah proses pembentukan TPID. Walaupun tengah dibentuk, namun pengendalian inflasi dilakukan dengan memantau sejumlah harga barang agar tak naik.
Selain itu, pihaknya akan membuat daftar harga sembako setiap pasar di Kota Bontang sebagai salah satu langkah pengendalian inflasi.
"Di Bontang kan tidak ada Bank Indonesia jadi kami bisa ikut dengan BI Samarinda. Pembentukkannya tengah dalam proses. Saat ini kami akan lakukan info harga pasar untuk memantau harga bahan pokok disejumlah daerah."
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Marwardi B.H Ritonga menuturkan, wilayah yang disebut Bumi Etam ini yang belum memiliki TPID yakni kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu dan Kota Bontang.
"Tahun ini kami akan dorong Pemda untuk untuk membentuk TPID karena ini penting dalam pengendalian inflasi."
Pihaknya menargetkan hingga akhir tahun ini seluruh kabupaten dan kota di Kaltim memiliki TPID.
