Bisnis.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil opsi pinjaman senilai Rp338 miliar untuk menutupi defisit yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi mengatakan, opsi untuk meminjam tak dapat dihindari oleh Pemprov karena kondisi keuangan yang tengah dilanda defisit.
"Posisi APBD murni 2016 Rp11,09 triliun, posisi terakhir untuk RAPBD perubahan Rp8,22 triliun dimana ada penurunan karena penghematan senilai Rp2,8 triliun dan itu masih menyisakan defisit. Enggak ada jalan lain bagi kami satu-satunya melakukan pinjaman," ujarnya seusai ditemui Rapat Paripurna, Rabu (5/10/2016).
Rencananya, Pemprov Kaltim akan mengajukan pinjaman dana kepada kalangan perbankan baik bank milik daerah maupun bank umum lainnya.
Proses pengajuan pinjaman ini akan dilakukan setelah APBD perubahan 2016 telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
"Setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan tentu juga Kemendagri dan Kemenkeu kami ajukan pinjamam ke bank. Saat ini kami lakukan komunikasi informasi kepada Bank Kaltim dan beberapa bank," kata Rusmadi.
Pemprov Kaltim tak menghendaki proyek infrastruktur yang bersentuhan dengan masyarakat maupun yang berkaitan dengan pelayanan publik terhenti di tengah jalan.
Belanja infrastruktur terutama dengan skema multi years contract tak jadi dipangkas sehingga opsi pinjaman jangka menengah menjadi solusi untuk menutupi defisit yang senilai Rp338 miliar tersebut.
Sementara untuk proyek tunggal atau bukan tahun jamak yang belum mencapai progress 75% akan dihentikan sementara.
"Pinjaman bentuk percepatan. Ketimbang stop, pelayanan publik terganggu. Kondisi fiskal kita enggak memungkinkan. Pinjaman menjadi salah satu cara menutupi defisit," tuturnya.
Lebih lanjut lagi, Rusmadi menerangkan pembayaran hutang tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam dua tahun anggaran yakni 2017 dan 2018.
"Pembayaran akan dilakukan dalam dua tahun di 2017 dan 2018.Ini masih memungkinkan dengan kemampuan fiskal Kaltim hingga dua tahun. Dengan catatan, ke depan makin ikat pinggang," ucapnya.
Dia memproyeksikan kondisi keuangan wilayah yang dijuluki Bumi Etam ini tak banyak berubah dan diperkirakan akan menurun.
Oleh karena itu, pengencangan ikat pinggang keuangan daerah tetap dilakukan pada APBD 2017.
"Proyeksi kami APBD akan menurun dibandingkan posisi 2016. Bila dilihat dari APBD 2015 dan 2016 ini membuat kami berhati-hati, belanja yang tak perlu, seminar, rapat, perjalanan dinas akan dikurangi," tutur Rusmadi
Terkait dengan anggaran bantuan keuangan (bankeu), hibah, dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) dengan total senilai Rp671,47 miliar yang selama ini masuk daftar pemangkasan, Pemprov membatalkan untuk dipangkas.
"Hibah dan bankeu tetap berjalan. Tapi, enggak semuanya disalurkan," ujarnya.
Dia menambahkan, hingga tanggal 4 Oktober 2016, penyerapan APBD Kaltim mencapai 48,22% dari total APBD murni senilai Rp11,09 triliun.
Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penyerapan APBD tahun 2016 ini lebih rendah. "Tahun lalu, di waktu yang sama serapan APBD Kaltim mencapai 54,5%. Tahun ini lebih rendah karena adanya ketidakpastian keuangan daerah."
Penerimaan daerah hingga tanggal 4 Oktober mencapai Rp5,8 triliun. Sementara untuk pengeluaran daerah mencapai Rp4,9 triliun "Masih ada Rp860 miliar dalam bentuk deposito maupun kas daerah."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
