Bisnis.com, KOTABARU - Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Alfisah, mengancam akan mengajukan hak interpelasi terkait dengan pengangkatan Sekretaris Dewan.
Ancaman interpelasi dilontarkan karena dia menganggap pengangkatan Sekretaris Dewan tidak sesuai prosedur.
"Kalau dalam satu atau dua hari ini tidak diindahkan, maka DPRD akan menggunakan hak-hak lain, termasuk interpelasi," tegasnya, Minggu (8/1/2017).
Alfisah beralasan, penggunaan interpelasi adalah untuk menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat, yakni melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.
Menurut dia, hak interpelasi akan digunakan apabila koreksi DPRD terhadap pengangkatan sekretaris DPRD tidak diindahkan oleh pemerintah daerah.
Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pengangkatan sekretaris dewan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 31 ayat 3.
Pasal 31 ayat (3) Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
Sementara, bupati tidak pernah meminta persetujuan kepada pimpinan DPRD terkait rencana pergantian Sekretaris DPRD sesuai yang diamanatkan pasal 31 ayat 3 PP 18/2016.
Untuk menyikapi kebijakan yang tidak prosedural tersebut, DPRD secara intern menggelar rapat antarpimpinan dan alat kelengkapan DPRD yang ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi bersama Bupati Kotabaru Sayed Jafar untuk memberikan penjelasan kebijakan yang tidak prosedural.
Namun Bupati tidak hadir dan diwakilkan kepada Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kotabaru Zaenal Arifin, yang didampingi Kabag Organisasi dan Tata Laksana Minggu Basuki.
Ketua DPRD Kotabaru juga mempertanyakan kinerja tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Namun, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kotabaru Zaenal Arifin mengemukakan, kebijakan Bupati melantik dan mengukuhkan pejabat sudah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing.
"Pejabat yang tidak dilantik akan menjadi pejabat fungsional, sesuai dengan kompetensi, pendidikan dan 'track record' atau rekam jejak yang bersangkutan," ujar dia.
Pejabat fungsional tersebut akan ditempatkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan yang bersangkutan, bisa sebagai perancang peraturan daerah (perda), bisa sebagai perancang atau yang lainnya.
Kebijakan tersebut sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Akan tetapi Zaenal memang mengakui pelantikan dan pengukuhan yang dilakukan pemerintah daerah pada Kamis (5/1) belum sesuai dengan yang diamanatkan PP 18/2016.
"Kebijakan tersebut mengacu surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, No.B/3116/M.PANRB/09/2016, ada pengecualian karena waktunya tidak cukup untuk melakukan tahapan-tahapan," dalihnya.
Terkait dengan koreksi DPRD terhadap pengangkatan Sekretaris Dewan, Zaenal meminta agar DPRD menyampaikan permintaan koreksi tersebut kepada Bupati Kotabaru secara tertulis dan akan segera diberikan jawaban secara tertulis pula.
Bupati Kotabaru Sayed Jafar pada Kamis (5/1) melantik dan mengukuhkan 38 pejabat eselon II dan III di lingkungan pemerintah daerah setempat.
Di antaranya, Joni Anwar yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilantik menjadi Sekretaris DPRD Kotabaru, menggantikan Djoko Mutiyono yang kini menjadi pejabat fungsional.
