Bisnis.com, SAMARINDA - Pemprov Kaltim menyarankan agar para kepala daerah di provinsi tersebut memprioritaskan kegiatan pelayanan masyarakat dalam rancangan alokasi anggaran.
Sekretaris Daerah Kaltim Rusmadi mengatakan keterbatasan anggaran bukan berarti kebangkrutan. Pemerintah daerah tetap dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan normal.
"Bukan bangkrut, tapi dana yang dimiliki tidak cukup untuk membiayai program yang direncanakan. Jadi tidak bisa menyusun program baru yang inovatif," jelas Rusmadi, Kamis (6/4/2017).
Langkah yang harus ditempuh, lanjut dia, pemerintah daerah mau tidak mau harus memangkas anggaran untuk kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Seperti anggaran perjalanan dinas, rapat kerja, workshop, seminar, dan lain-lain. Menurutnya, berkoordinasi tak hanya bisa dilakukan dengan tatap muka. Namun dapat ditempuh dengan media telekomunikasi.
"Pokoknya harus dipangkas kegiatan-kegiatan yang tidak urgent, jangan sampai pelayanan ke masyarakat terganggu. Fokus utamanya adalah pelayanan masyarakat harus tetap jalan," sambungnya.
Baca Juga
Seperti yang diberitakan sebelumnya, daerah-daerah di Kaltim tengah ditantang dengan defisitnya anggaran. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi adalah salah satu kepala daerah yang berulangkali memaparkan kondisi keuangan daerah yang defisit sejak tahun lalu.
Pemprov Kaltim mengalami tantangan serupa, APBD Kaltim sepanjang 2018 ditetapkan Rp6,5 triliun, yang akan dialokasikan untuk belanja daetah yang bersifat wajib dan mengikat sebesar Rp6,32 triliun. Sisa untuk dibagikan kepada kabupaten dan kota hanya mencapai Rp225 miliar.
