Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan strategi khusus dalam menghadapi lonjakan populasi akibat statusnya sebagai kota penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Wali Kota Rahmad Mas'ud menyatakan perlunya fokus penganggaran APBD 2025-2026 untuk mengantisipasi dampak perpindahan ASN dan arus urbanisasi yang masif.
"Seiring dengan pertambahan jumlah pendatang, pasti akan ada dampak, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik. Apalagi Balikpapan menjadi daerah penyangga utama IKN," ujarnya di Balikpapan, Senin (21/7/2025).
Lebih lanjut, orang nomor satu di Balikpapan tersebut menekankan penanganan tiga sektor prioritas, yaitu sistem persampahan, pengendalian banjir, dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga aspek ini dinilai krusial mengingat prediksi membludaknya penduduk dalam waktu dekat.
Di sisi lain, meski mengakui sistem pengelolaan sampah Balikpapan relatif unggul dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur, dia mengingatkan semua agar tidak terlena. "Pertumbuhan penduduk dan kepadatan menuntut kita terus berbenah," tegasnya.
Tak hanya itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diinstruksikan untuk lebih selektif mengalokasikan dana. Efisiensi anggaran menjadi kata kunci agar program prioritas tidak terhambat keterbatasan fiskal.
Baca Juga
Di sisi lain, Rahmad menyebutkan risiko konflik sosial, ketimpangan ekonomi, hingga kolapsnya infrastruktur mengintai jika antisipasi tidak dilakukan secara matang.
"Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Mulai dari tekanan pada layanan kesehatan, pendidikan, hingga ketersediaan air bersih. Ini ujian besar bagi Balikpapan," sebutnya.
Adapun, Rahmad mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi mewujudkan visi Balikpapan sebagai kota berdaya saing global.
