Bisnis.com, MATARAM -- Sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, termasuk pengentasan kemiskinan.
Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi poin penting untuk mengurangi ketimpangan yang ada.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Iskandar Simorangkir mengatakan daerah yang mengalamai ketimpangan biasanya daerah yang arah kebijakan ekonominya diserahkan pada mekanisme pasar.
"Artinya daerah tersebut lebih mendorong pada pertumbuhan ekonominya, tetapi tidak didorong kualitasnya, itu yang harus diperhatikan," ujar Iskandar kepada Bisnis.com di Mataram, Kamis (18/5/2017).
Iskandar menyebut ada beberapa sumber utama penyebab ketimpangan antara lain permasalahan lahan yang dikuasai oleh segelintir orang, kurangnya kompetensi tenaga kerja dan rendahnya minat kewirausahaan, serta perbedaan kesempatan pendidikan dan modal yang minim semakin meningkatkan ketimpangan.
Dari sisi birokrasi, Iskandar menyatakan masih ada yang hanya venderung berfokus sebagai pengelola proyek dan kurang peka terhadap ketimpangan yang ada di sekitarnya.
Baca Juga
Gini ratio nasional Indonesia pada 2017 sebesar 0,394 yang sedikit menurun dari tahun 2015 sebesar 0,41.
Salah satu yang menjadi faktor pendorong adalah pembangunan infrastruktur secara masif yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan pembangunan infrastruktur tersebut, terjadi penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.
"Pembangunan infrastruktur ini hanya sementara, karena begitu proyek selesai mereka juga sudah tidak ada pekerjaan lagi. Untuk itu Presiden Joko Widodo sudah meluncurkan kebijakan pemerataan ekonomi.
Kebijakan ini menitikberatkan pada reforma agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta ritel modern dan pasar tradisional.
KONDISI NTB
Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin menyatakan, saat ini pembangunan ekonomi di NTB sudah mulai dirasakan hasilnya.
Pasalnya beberapa indikator sudah menunjukkan hasil yang positif antara lain kemiskinan yang berhasil dipangkas dari 21,55% pada Maret 2010 menjadi 16,02% pada September 2016 serta tingkat pengangguran terbuka yang mampu diturunkan dari 5,29% pada 2010 menjadi 3,86% pada Maret 2017.
"Pertumbuhan ekonomi dalam empat tahun terakhir selalu berada di atas 5% dan pada 2016 berada pada posisi 5,82%. Selain itu gini rasio NTB pada September 2016 sebesar 0,365, masih jauh di bawah gini rasio nasional yang 0,394," ujar Amin.
Iskandar menilai, pembangunan ekonomi NTB saat ini sudah berada pada jalur yang tepat dengan mengusung basis pembangunan ekonomi kerakyatan.
"Kalau dari data yang disebut Wagub tadi, NTB (gini ratio) nya berada di bawah nasional, artinya lebih baik dan harus didorong terus agar orientasi pembangunan ekonomi berbasis rakyat," ujar Iskandar.
Kendati demikian, Iskandar tetap menekankan agar sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terus dilakukan agar arah pembangunan ekonomi tetap terjaga sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya.
