Bisnis.com, TARAKAN – Kalimantan Utara menargetkan dalam beberapa tahun ke depan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kaltara dapat menjadi PTSP terbaik di Indonesia yang memiliki prinsip terbuka, terukur dan akuntabel.
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menuturkan bahwa terkait dengan masalah pelayanan, seyogianya ada tiga hal yang harus dicermati oleh institusi juga aparatur yang ada.
Ketiga hal ini juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur. Yakni, kemampuan aparatur pemerintahan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan dunia yang sangat cepat berlangsung.
“Khusus bidang pelayanan publik, aparatur yang ada wajib mampu mengimbangi perubahan yang cepat itu dengan kesiapan diri dan kemauan untuk berubah. Keinginan untuk berubah menjadi lebih baik itulah, yang sedianya memicu peningkatan daya saing negara kita,” katanya Kamis (29/3/2018).
Dia pun menegaskan agar dinamika perubahan dunia saat ini harus segera disikapi aparatur juga masyarakat Kaltara sehingga tidak tertinggal dari daerah lain.
“Kesiapan beradaptasi pada perubahan yang ada, khususnya pada aspek pelayanan publik juga berpengaruh pada percepatan rencana pembangunan di Kaltara. Salah satunya, rencana investasi yang kini tengah digencarkan,” jelas Irianto.
Hal kedua, birokrat harus mampu mengubah mindset pelayanan publik untuk siap bersaing dan tak menghindari persaingan yang muncul nantinya.
“Pelayanan publik di Kaltara harus terus membaik dari tahun ke tahun. Dan, ini menjadi tugas dan tanggung jawab birokrat yang ada untuk mengubah kualitas pelayanan juga mindset masyarakat,” tuturnya.
Hal ketiga, perubahan menjadi lebih baik dan siap menghadapi tantangan juga dinamika global yang ada, harus dimulai dari diri sendiri. Caranya, tak menyepelekan hal kecil, berdisiplin, berpikiran terbuka, dan siap menerima kritik yang konstruktif.
“Dalam hal perbaikan pelayanan publik ini, Kaltara juga harus belajar dari daerah lain yang sudah maju konsep dan pola pelayanan publiknya. Untuk itu, saya merekomendasikan agar instansi yang berurusan dengan pelayanan publik agar menjalin kerja sama dengan Provinsi Jawa Barat, dan mengadopsi sistem perizinan online yang diterapkan disana. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbaik dalam penyelenggaraan perizinan,” ungkap Irianto.
