Bisnis.com, BATAM -- Kalangan pengamat maritim meminta Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk tim independen guna menyelidik penyebab kebocoran minyak di Teluk Balikpapan. Tindakan cepat diperlukan guna menjaga reputasi maritim Indonesia di mata internasional.
Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan penyebab putusnya pipa milik PT Pertamina (Persero) hingga kini masih belum bisa dipastikan dengan jelas. Untuk meredam spekulasi yang berkembang, tim independen diperlukan guna mencari penyebab putusnya pipa tersebut.
Dia menambahkan, putusnya pipa yang berakibat pencemaran laut bukan kecelakaan biasa. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melansir, luas pantai yang tercemar mencapai 29.733,8 m2 sedangkan volume tanah yang terkontaminasi minyak mencapai 12 ribu m3. Perkiraan ini berdasarkan survei yang dilakukan tim LKHK di sepanjang pantai Teluk Balikpapan sepanjang 12,6 km.
Sebagaimana diketahui, tumpahan minyak terjadi pada 31 Maret 2018. Minyak keluar dari pipa yang putus dan terseret 120 meter dari posisi awal. Diduga, putusnya pipa diakibatkan oleh jangkar sebuah kapal yang berlabuh di perairan Balikpapan.
"Harus segera dicari penyebabnya untuk menjaga marwah Indonesia sebagai negara maritim. Kita perlu tim yang punya [analisis] dimensi maritim yang sangat dominan," jelasnya lewat sambungan telepon kepada Bisnis.com, Kamis (12/4/2018).
Di sisi lain, Namarin juga menyoroti prosedur keselamatan pelayaran yang tidak maksimal di Teluk Balikpapan. Sebagai wilayah wajib pandu, perairan Balikpapan seharusnya menyediakan jasa pandu, terlebih perairan tersebut ramai oleh lalu lintas kapal.
Baca Juga
Siswanto menekankan, pemanduan oleh tenaga pandu memiliki kualitas yang lebih presisi ketimbang sekadar mengandalkan peralatan navigasi elektronik seperti radio pantai dan VTS [vessel traffic system]. Dalam jangka panjang, Indonesia juga perlu memperbaharui Peta Laut Indonesia.
Peta tersebut menjadi pedoman sangat penting untuk mencegah kecelakaan kapal maupun kecelakaan yang timbul dari aktivitas pelayaran. Di Indonesia, Pusat Hidro-Oseanografi TNI-AL atau Pushidrosal merupakan lembaga yang berwenang membuat peta laut. Pushidrosal memberikan informasi terkini kepada seluruh pelaut lewat Berita Pelaut Indonesia.
Siswanto meminta kepada para pemangku kepentingan untuk melakukan koordinasi dan tidak bekerja secara parsial guna mencegah kecelakaan fatal seperti terjadi di Balikpapan. "Ego sektoral harus dihilangkan dan semua pihak harus berkoordinasi untuk mencegah petak seperti ini terjadi lagi," pungkasnya.
