Bisnis.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk meningkatkan komitmen dengan jajaran kepala daerah kabupaten yang tidak mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
Plt. Sekda Pemprov Kaltim Meiliana mengatakan ada dua kabupaten yang memang masih belum mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2018 yaitu Kutai Kertanegara dan Mahakam Ulu.
Meiliana menyatakan sebelum menyerahkan LHP kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim, Pemprov Kaltim sudah mengadakan exit meeting atau pertemuan terakhir sebelum 29 Maret 2019.
“Saya maraton mengerjakan dan teman-teman. Alhamdulilah prosesnya sudah. Saya berdoa mudah-mudahan WTP, walaupun Kutai Kertanegara dan Mahakam Ulu itu turun. Tak apa. Saya dorong supaya mereka WTP karena itu tugas kita memberi contoh bagaimana bisa WTP,” kata Meiliana pada Jumat (29/3/2019).
Dia menyatakan permasalahan yang dialami oleh Kabupaten Mahakam Ulu terbilang wajar karena terjadi peralihan aset sebagai kabupaten baru pecahan dari Kabupaten Kutai Barat. Sementara itu, untuk Kutai Kertanegara, Meiliana menilai perlu ada pendampingan dan komitmen lebih dari jajaran pemerintah daerah setempat dalam membentuk opini WTP.
“Itu masalah komitmen dari pimpinan terutama bupati dan sekda untuk bisa membuat opini jadi lebih baik. Ini hanya komitmen. Kalau Pak Gubernur komit, saya juga mengikuti. Kalau pimpinan tidak komitmen untuk mau memperbaiki, sulit untuk mau berintegritas dan akuntabilitas,” ujarnya.
Meiliana menyebut strategi untuk menuntaskan masalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kutai Kertanegara yang berujung pada perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ada banyak cara. Salah satunya dengan kehendak untuk mau mengamati, meniru, dan modifikasi untuk meningkatkan status menjadi lebih baik.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Kutai Timur Ismunandar optimistis bisa meraih status WTP. Dia beralasan Pemkab Kutai Timur sudah menyusun LHP dengan transparan dan akuntabel. “Ya, ini bisa. Kalau bisa ya WTP.”
Sebelumnya Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltim Cornell Syarief menyatakan lebih dari 90% wilayah kabupaten dan kota di Kaltim sudah memperoleh predikat WTP.
"Masih ada dua daerah yang WDP [Wajar Dengan Pengecualian]. Sisanya semua WTP," kata Cornell.
Salah satu permasalahan keuangan yang menahun adalah tentang pengadaan BLUD Puskesmas di Kutai Kertanegara.
Cornell mengimbau agar segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kaltim bisa proaktif dalam menyusun laporan anggaran.
"Selama proses berlangsung kalau ketahuan masalahnya sudah bisa langsung lapor. Kalau yang tadinya masalah cukup besar, semoga masalah itu sudah selesai di pemeriksaan," kata Cornell.
Dia menegaskan predikat WTP adalah sertifikasi dengan standar yang dipegang untuk hasil pemeriksaan adalah transparansi dan akuntabilitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
