Bisnis.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menyiapkan subsidi melalui APBD Perubahan 2019/2020 untuk layanan listrik ke masyarakat miskin dengan kapasitas 450 VA seturut arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Februari lalu.
Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISD) Pemprov Kaltim, Lisa Hasliana menyatakan pemerintah sedang menindaklanjuti Surat Edaran (SE) dari Menteri ESDM Ignasius Jonan pada Februari 2019 tentang dukungan alokasi anggaran listrik untuk masyarakat miskin.
Lisa menyatakan, saat ini Pemprov Kaltim sedang mendata dan melakukan sinkronisasi jumlah untuk pemasangan listrik 450 VA melalui APBD Perubahan.
“Kami minta alokasi dana, Pemprov ada data. Jadi tim anggaran pemerintah daerah melalui TAPD [Tim Anggaran Pemerintah Daerah] sudah setuju,” jelas Lisa di kantor Pemprov Kaltim, Senin (13/5/2019).
Dia menjelaskan, saat ini data masyarakat miskin masih dalam proses sinkronisasi antara Pemprov Kaltim, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sampai ke Pemerintah Desa.
“Nanti alokasi anggaran itu diberikan ke desa yang sudah ada aliran listriknya, bukan yang belum,” tutur Lisa.
Dia berharap target elektrifikasi untuk masyarakat miskin ini bisa segera terealisasi melalui APBD Perubahan. Dia berharap agar DPRD Provinsi Kalimantan Timur juga bisa segera menyelesaikan rancangan APBD Perubahan dengan menyertakan alokasi pengaliran listrik ke masyarakat miskin.
Kabag Mineral dan Sumber Daya Alam Biro ISD, Sofian Noor menambahkan terkait jenis alokasi anggaran dari APBD-P itu juga masih harus menyesuaikan. Beberapa opsi pilihan dana bisa diambil dari dana bantuan sosial (bansos) atau dana hibah. Dia menilai sumber dana tidak boleh melanggar aturan dari pemerintah pusat yakni kementerian keuangan.
“Jadi perlu pemasangan baru, 450 VA. Biasanya dipotong [anggarannya] 50%. Jadi yang umumnya mengeluarkan Rp420.000 jadi Rp210.000 saja. Dari PLN juga ada diskon juga,” terang Sofian.
Adapun Pemprov Kaltim akan memberikan subsidi 50% dari anggaran PLN. Prediksi pemasangan listrik sekitar Rp230.000 saja per kepala keluarga sudah beserta biaya pemasangan. Terkait data masyarakat miskin, Sofian mengaku tidak ada acuan dalam Surat Edaran Menteri ESDM untuk kriteria penerima bantuan. Namun Pemprov Kaltim bisa memakai acuan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPNP2K) yang dibentuk pemerintah.
“Intinya TAPD juga mengalokasikan dana dari APBD-P, dan semua data akan diverifikasi ulang,” jelasnya.
Dalam Surat Edaran Menteri ESDM tersebut, pengaliran listrik ke masyarakat miskin ini bertujuan mencapai target Rasio Elektrifikasi (RE) sebesar 99,90% pada akhir 2019. Dalam surat disampaikan bahwa PT PLN (Persero) juga menyatakan bahwa pada Desember 2018, masih sekitar 1,6 juta rumah tangga miskin belum berlistrik dan masuk dalam data TPNP2K.
Menurut data dari Kementerian ESDM dan PT PLN, data rumah tangga miskin menyalur listrik di Kaltim ada 3.652 Kepala Keluarga (KK). Jumlah rumah tangga belum berlistrik tercatat ada 4.437 KK. Jumlah rumah tangga menyalur dan yang belum berlistrik di Kaltim ada 8.089 KK.
Kementerian ESDM memprediksi dengan pengaliran listrik ke masyarakat miskin dengan bantuan anggaran pemerintah daerah, maka bisa meningkatkan RE sebesar 1,44% yang mana hingga akhir 2018 baru tercapai 98,30%. Kementerian ESDM berharap agar anggaran elektrifikasi bisa didapatkan dari APBD ataupun dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan daerah.
