Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Pemerintah Diminta Bicara Dengan Warga

Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan Kalimantan Barat Laili Khairnur meminta agar pemerintah juga membicarakan terlebih dahulu rencana tersebut dengan rakyat di Pulau Kalimantan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 18 Agustus 2019  |  15:45 WIB
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Pemerintah Diminta Bicara Dengan Warga
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). - Bisnis/Dedi Gunawan

Bisnis.com, PONTIANAK - Rencana pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan sudah disampaikan secara resmi oleh Presiden Jokowi saat berpidato di depan anggota DPR dan DPD RI.

Terkait rencana pemindahan ibu kota RI tersebut, direktur Eksekutif Lembaga Gemawan Kalimantan Barat Laili Khairnur menyampaikan dukungannya. Namun, ia meminta agar pemerintah juga membicarakan terlebih dahulu rencana tersebut dengan rakyat di Pulau Kalimantan.

"Minimal melakukan survei terkait rencana itu," kata Laili Khairnur saat dihubungi di Pontianak, Minggu (18/8/2019).

Lembaga Gemawan dibentuk pada 1999, bertujuan memberdayakan masyarakat desa yang bersifat otonom secara politis, mandiri secara ekonomi, dan hidup dengan mempertahankan kearifan lokal dan mengadopsi kesetaraan gender. Program kerjanya meliputi 14 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).

Menurut Laili, pemerintah harus berkonsultasi dengan rakyat di Kalimantan atau setidaknya ada aktivitas konsultasi publik, untuk menjelaskan apa dampak negatif dan positifnya ketika suatu wilayah dijadikan ibu kota negara.

"Kemudian, berapa area yang diperlukan, bagaimana dengan hutan. Apakah juga berdampak jika ada pembukaan lahan dalam skala besar. Selain itu, apakah hanya pusat administrasi kenegaraan saja, seperti Malaysia yang memisahkan pusat administrasi negara di Putrajaya dan Kuala Lumpur sebagai pusat bisnis," kata aktivis perempuan itu.

Intinya, menurut dia, rakyat Kalimantan juga harus dilibatkan dan diinformasikan risiko dan dampaknya sehingga bisa diantisipasi dan diminimalkan dampak dan risikonya jika ibu kota jadi dipindah ke Kalimantan.

"Pada dasarnya saya mendukung rencana itu, tetapi bagaimana menjadikan ibu kota negara yang ramah terhadap masyarakat lokalnya, ramah lingkungan, ramah perempuan dan anak dan ramah lainnya," kata Laili.

Hal yang tidak kalah penting menurut Laili adalah penghargaan terhadap nilai-nilai lokal. Khusus masyarakat adat dan lokal yang harus dijaga. "Prinsip kelestarian lingkungan menjadi basis, ramah perempuan dan anak, dan jangan sampai seperti Jakarta," kata dia.

Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 RI, meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo,

"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan."

"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya."

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kalimantan, Ibu Kota Dipindah

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top