Bisnis.com, BALIKPAPAN – Lima gubernur yang ada di Pulau Kalimantan berkumpul di Balikpapan pada 19 - 20 Agustus 2019 sebagai peserta Konsultasi Regional untuk Wilayah Kalimantan mengenai Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Konsultasi regional dipimpin Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro," kata Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, Parulian Silalahi di Balikpapan, Senin (19/8/2019).
Rapat konsultasi itu sendiri untuk menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dari segenap pelaku pembangunan.
Selain para gubernur, juga hadir bupati dan wali kota, para akademisi dan perwakilan perguruan tinggi, dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil.
Kegiatan serupa, lanjut Silalahi, merupakan tahapan penting dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020 - 2024.
Konsultasi regional untuk Jawa Bali di Surabaya, regional Sulawesi di Manado, regional Sumatra di Medan, regional Maluku dan Papua di Sorong, dan regional Nusa Tenggara di Labuan Bajo.
Khusus di Kalimantan, akan digali permasalahan yang menghambat pertumbuhan dan investasi, pengembangan antarwilayah untuk mengurangi kesenjangan, pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi dan pelayanan dasar.
Selain itu, peningkatan kualitas dan saya saing manusia; revolusi mental; isu bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup; stabilitas polhuhankam dan pelayanan publik, serta pemindahan ibu kota negara.
Menurut Silalahi, pemindahan ibu kota negara merupakan bagian dari proyek besar RPJMN 2020 - 2024.
Potensi sumber daya alam di Kalimantan amatlah besar. Namun, potensi itu tidak serta merta menyejahterakan. Potensi itu diikuti pula sejumlah persoalan, seperti masalah lingkungan.
Oleh karena itu, rapat konsultasi regional membahas tujuh agenda pembangunan yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Agenda berikutnya ialah membangun kebudayaan dan revolusi mental, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas politik hukum dan hak asasi manusia dan transformasi pelayanan publik.
Lebih jauh, Silalahi menjelaskan, Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 ini akan menjadi acuan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Untuk Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Secara umum, RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 4,0-4,6 persen, dan Rasio Gini mencapai 0,370-0,374.
Untuk mempertajam fokus dan pengendalian program, RPJMN 2020 - 2024 akan disusun bersama Major Project 2020-2024 yang memuat proyek-proyek strategis dan terintegrasi melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan masyarakat.
