Bisnis.com, BALIKPAPAN— Pulau Kalimantan diminta tidak hanya menjadi pulau konsesi batu bara dan pertambangan tetapi harus mampu bertumpu pada industrialisasi selama kurun waktu 5 tahun mendatang dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, hilirisasi yang menciptakan nilai tambah perlu dilakukan dalam rangka menarik investasi. Apalagi, 5 tahun ke depan, lanjut Bambang pilihan untuk maju adalah investasi.
Kalimantan, sebutnya, tidak lagi bisa mengandalkan konsumsi ataupun ekspor. Pulau Borneo sudah terlalu banyak melakukan ekspor SDA di tengah harga komoditas secara global yang tidak bagus. Sehingga ke depan, akan lebih banyak dibutuhkan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus.
Perekonomian, tekan bambang tidak bisa moody dan membutuhkan stabilitas yang hanya bisa melalui penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi SDA. Dia mengharapkan komoditas berasal dari Kalimantan dan punya peluang untuk hilirisasi, sebaiknya penciptaan nilai tambahnya juga harus dilakukan di Kalimantan.
“Jangan sampai Kalimantan hanya dikenal produsen barang mentah. Kalimantan transisi menuju pulau yang bisa mengolah sumber daya alamnya sendiri. Lima tahun ke depan gubernur berpikir investasi untuk hilirisasi,”ujarnya Selasa (20/8/2019).
Data Bappenas mencatat dari rata-rata pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) provinsi tahun 2015-2018, pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur paling rendah dibandingkan daerah lainnya di Pulau Kalimantan.
Baca Juga
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jauh di bawah Kalimantan Tengah sebesar 6 persen, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara pada kisaran 5 persen, dan Kalimantan Selatan di atas 4 persen.Sementara, pertumbuhan ekonomi Kaltim tercatat hanya berada di angka di bawah 2 persen.
Bambang membandingkan dengan Sulawesi yang berhasil mencatatkan nilai stabil dalam indeks pertumbuhan ekonomi dengan angka hingga mencapai 10 persen selama periode 2015-2018. Berbeda dengan Kalimantan yang memiliki batubara dan minyak, Sulawesi justru sudah terlebih dahulu berhasil menciptakan industri hilir.
Industri nikel di daerah Morowali, Sulawesi Barat, berhasil mengolah tidak hanya menjadi feronikel tetapi bisa hingga menjadi stainless steel. Hal ini tentunya memiliki nilai ekonomi lebih tinggi ketika dijual di pasaran.
“Tolong konsep ini dikembangkan bukan hanya satu provinsi. Harus mendorong kerja sama ekoomi antar provinsi dan jangan terbelenggu wilayah administrasi. Wilayah admnitrasi hanya digunakna untuk spending apbn. Kalau investasi harus satu kesatuan jangan ada border,” tekannya.
Untuk memulai hilirisasi ini lanjut dia juga perlu ditunjang oleh infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kawasan industri. Mulai dari ketersediaan listrik jalan dan sarana pendukung kawasan industri juga tersedia. Infrastruktur yang tidak hanya untuk kemudahan transportasi tetapi juga infratruktur pendukung pengembangan wilayah.
Bambang mencontohkan untuk Kalimantan sebetulnya sudah terdapat kawasan industri Kijing dan di Tanah Kuning di Kaltara. Salah satu rencana hilirisasi smelter grade di tambang bauksit di Mempawah. Hal ini bisa dimanfaatkan Kalimantan menjadi produsen alumina.
Dalam hal ini, infrastruktur tepat sasaran yang perlu dibangun salah satunya adalah PLTA skala besar di sungai Kayan dan Mentarang sebagai pendukung untuk mengerakkan kaltara. Pasalnya operasional pabrik akan kawasan industri membutuhkan kapaitas listrik besar.
