PEMINDAHAN IBU KOTA : Begini Cara Gubernur Kaltim Basmi Spekulan Tanah

Di luar hal ibu kota negara, selama Kaltim sudah berkontribusi hingga Rp400 triliun pendapatan negara setiap tahun melalui berbagai komoditas ekspornya.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 22 Agustus 2019  |  04:36 WIB
PEMINDAHAN IBU KOTA : Begini Cara Gubernur Kaltim Basmi Spekulan Tanah
Presiden Jokowi (kedua kiri), didampingi Wagub Kaltim Hadi Mulyadi (dari kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, memberikan penjelasan kepada pers, di sela-sela kunjungan ke Bukit Soeharto, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019). - Setkab/Anggun

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor akan menerbitkan peraturan yang akan mengatur secara terperinci hal-hal berkenaan dengan pengadaan tanah dan lain-lain yang diperlukan dalam pemindahan ibu kota negara.

Menurut Isran, peraturan gbubernur itu segera diikuti penyusunan peraturan daerah tentang penataan kawasan khusus nonkomersial.

Isran menegaskan bahwa para spekulan tidak akan berkutik dengan aturan tersebut sehingga tidak akan ada orang memanfaatkan keadaan dengan membeli banyak tanah dan kemudian menjualnya dengan harga mahal di wilayah yang akan jadi ibu kota negara.

"Kalau ada Tuan Thakur, tidak akan hidup dia. Semua akan diatur dalam regulasi itu secara terperinci," kata Gubernur berseloroh pada acara Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Balikpapan, Rabu (21/8/2019).

Tuan Thakur adalah tokoh antagonis atau tokoh jahat di banyak film Bollywood atau film-film India. Tuan Thakur selalu digambarkan sebagai orang kaya yang tamak dan mempunyai tanah atau lahan luas yang cara mendapatkannya kadang dengan merampas tanah si miskin.

Oleh karena itu, kata gubernur, dari tiga provinsi Kalimantan yang dijadikan calon lokasi pemindahan ibu kota negara, Kaltim adalah yang paling siap.

"Rugi negara bila tidak memanfaatkan kontribusi dan kesiapan masyarakat Kaltim,” kata Isran.

Di luar hal ibu kota negara, selama ini rakyat Kaltim sudah berkontribusi hingga Rp400 triliun pendapatan negara setiap tahun melalui berbagai komoditas ekspor dari Bumi Etam.

Selain itu, sejak dulu sebelum merdeka, Kaltim sangat terbuka terhadap pendatang dan tercatat tidak pernah terjadi gesekan serius antarmasyarakat asli dan pendatang.

Dalam kajian yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kaltim juga memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dengan lebih baik. Misalnya, dekat dengan kota yang sudah ada untuk menghemat biaya investasi, dekat dengan fasilitas pelabuhan dan bandar udara, dan seperti tersebut di atas, dengan masyarakat yang berjiwa terbuka dan penuh semangat.

"Sekali lagi rugi jika ibu kota negara tidak ditempatkan di Kaltim. Kontribusi masyarakat Kaltim terhadap bangsa dan negara sangat besar," katanya.

Isran menambahkan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan tim Bappenas agar sinkron antara program pusat dan program daerah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kaltim, Ibu Kota Dipindah

Sumber : Antara

Editor : Zufrizal

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top