Bisnis.com, JAKARTA -- Pemprov Kalimantan Utara menargetkan penerbitan sertifikat lahan tambak sebanyak 1.559 sertifikat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Gubernur Irianto Lambrie mengatakan, hal itu disesuaikan dengan permintaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara didasara jumlah bidang tambak di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.
"Tetapi jumlah berkas yang diterima oleh DKP Kaltara masih jauh dari target, meski demikian DKP telah memberikan kelonggaran kepada pemilik lahan tambak untuk segera mengurus proses sertifikasinya," kata Irianto dari siaran pers Pemprov dikutip Bisnis, Sabtu (24/8/2019).
Apabila, menurutnya, hingga pada 24 Agustus 2019 tidak ada perkembangan maka DKP Kaltara akan melanjutkan pemberkasannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah Pemprov mendata luas lahan.
Selain itu, kata Irianto, dia telah menginstruksikan DKP Kaltara melanjutkan pendataan dan pemetaan lahan tambak pada 2020 untuk Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan dengan prediksi luasan mencapai 56.000 hektare.
"Sangat disayangkan potensi untuk sertifikasi tambak dengan kuota yang besar tetapi hanya sedikit yang memanfaatkannya," ujar dia
