Pengusaha Tambang Batubara di Kaltim Diminta Tanggung jawab Pelihara Jalan

Pemerintah meminta agar perusahaan tambang dan batubara bertanggung jawab terhadap jalur yang dilewati truk angkutannya dalam melakukan pemeliharaan jalan di Kalimantan Timur.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 09 September 2019  |  20:45 WIB
Pengusaha Tambang Batubara di Kaltim Diminta Tanggung jawab Pelihara Jalan
Foto aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru. - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay.

Bisnis.com, BALIKPAPAN—Pemerintah meminta agar perusahaan tambang dan batubara bertanggung jawab terhadap jalur yang dilewati truk angkutannya dalam melakukan pemeliharaan jalan di Kalimantan Timur.

 

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Refly Ruddy Tangkere mengatakan selain pemeliharaan jalan, diharapkan perusahaan tersebut membuat jalan khusus untuk truk muatannya. Pasalnya seringkali perbaikan dan rehabilitasi jalan yang dilakukan baru saja dilakukan tetapi tidak bisa berumur panjang karena dilintasi oleh spesifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitas muat.

 

Namun, lanjut dia, pembatasan muatan truk juga sulit terealisasikan karena truk tersebut pada umumnya mengangkut sawit dari perkebunan rakyat dan batu bara. Sehingga setidaknya jembatan timbang yang ada bisa lebih dijalankan dan pengawasannya ketat.

 

 

“Ini yang susah, terkadang truk membawa muatan lebih dari beban. Pasang bisa sampai 15 ton atau lebih. Kalau membawa barang lebih dari 8 ton seharusnya bisa menggunakan trus yang memiliki roda belakang lebih dari empat atau dua. Jadi beban tidak langsung mengantam jalan. Misalnya dari Grogot dari PPU. Jadi mereka yang melewati, mereka yang bertanggung jawab,”ungkapnya Senin (9/9/2019).

 

Di sisi lain, lanjut dia kontur tanah di Kaltim secara almiah terdapat potensi batubara memang berdampak pada terjadinya patahan ketika terpapar air. Hal itu menyebabkan kondisi jalan yang mudah mengalami pasang susut.

 

Tak hanya itu, target kemantapan jalan di Kalimantan Timur akan sulit dicapai dengan anggaran dana perbaikan jalan tahun ini hanya senilai Rp500 miliar. Pihaknya pun berstrategi dengan rutin melakukan rehabilitasi serta penambalan jalan sementara. Paling tidak jalan bisa dilalui dengan baik kendati belum bisa masuk dalam kategori nyaman.

 

“Ya kami sebisanya memaksimalkan dengan anggaran yang ada. Kalau hitung-hitungan sebenarnya kita butuh dana triliunan. Jadi untuk rekonstruksi atau membangun ulang hanya beberapa kilo meter saja. Semisal harusnya 250 km ya hanya 100 atau 150 km,” terangnya.

 

Adapun, dari anggaran tersebut jalan nasional yang akan dilakukan pemeliharaan paling besar di Kaltim 1.710 km dan Kaltara sekitar 585 km. Sementara untuk kondisi jalan Samarinda-Balikpapan dikawasan Bukit Soeharto pihaknya melakukan perbaikan disisi pondasi jalan. Di beberapa ruas jalan juga ada jalan yang harus dibongkar habis.

 

“Kalau di Kaltim ini jalan paling parah Samarinda-Bontang, Sangatta, dan Kutai Barat. Ya, kondisi geologi di Kaltim ini juga menjadi sebab kenapa jalan antar daerah tidak bagus,” jelasnya.

 

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Timur Faisal Tola mengatakan, kualitas jalan atau infrastruktur jalan di Kaltim imi harus ditingkatkan dan siap bersinergi menjaga jalan.

Faisal berharap nantinya dengan pembangunan infrastruktur tol Balikpapan-Samarinda, bisa semakin memudahkan jalur logistik, serta memperkuat Balikpapan sebagai pintu masuk Kalimantan Timur.

 

Jalan Perbatasan

Di kawasan perbatasan Kalimantan, Kementerian PUPR saat ini tengah menyelesaikan pembangunan jalan paralel sepanjang 1.920 km.

 

Refly Ruddy Tangkere menyampaikan dari 1.920 km jalan paralel perbatasan di Kalimantan, yang berada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 824 km dan Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 244 km. Jalan tersebut ditargetkan sudah bisa tersambung dan fungsional pada akhir 2019 dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian perkerasan agregat, dan perkerasan tanah.

 

Pembangunan jalan perbatasan ini bukan tanpa kendala. Refly mengatakan bahwa cukup banyak kendala yang dihadapi di lapangan, misalnya kondisi teknis medan cukup berat.

 

“Ini sama seperti di Trans Papua. Topografinya berbukit-bukit, terutama di perbatasan Kaltim dan Kaltara sehingga mempengaruhi waktu pengerjaan dan biaya konstruksi,” jelasnya.

 

Pembangunan jalan paralel perbatasan Kaltim dan Kaltara telah dimulai sejak 2015 dengan melibatkan Zeni TNI-AD untuk pembukaan lahan. Pada tahun 2018 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran total sebesar Rp 839,4 miliar untuk pembangunan dua jalan paralel perbatasan tersebut

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
batu bara, kaltim

Editor : Rustam Agus
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top