Isran Minta Pemerintah Terbitkan Payung Hukum untuk Wilayah Pertanahan Ibu Kota

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menerbitkan payung hukum yang mengatur jual beli lahan di sekitar lokasi ibu kota negara guna menghindari adanya spekulan tanah.
Sophia Andayani
Sophia Andayani - Bisnis.com 02 Oktober 2019  |  14:53 WIB
Isran Minta Pemerintah Terbitkan Payung Hukum untuk Wilayah Pertanahan Ibu Kota
Gubernur Kaltim Isran Noor -

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menerbitkan payung hukum yang mengatur jual beli lahan di sekitar lokasi ibu kota negara guna menghindari adanya spekulan tanah.

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengatakan kehadiran spekulan tak mungkin dapat dihindari usai pengumuman presiden mengenai pemindahan ibu kota negara ke wilayahnya.

Namun, aksi spekulan tersebut dapat dihentikan dengan menjadikan kawasan di sekitar lokasi ibu kota negara sebagai kawasan nonkomersial.

“Jadi, mereka jadi tak berkutik para tuan takur. Kalau mau jual juga tidak bisa,” tuturnya dalam Talkshow Rancang Bangun dan Kesiapan Kaltim sebagai Ibukota negara di Novotel, Selasa, (1/10/2019) lalu. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi, revisi tata ruang dan kemudian berbicara dengan pihak Badan Pertanahan Negara (BTN) dan Agraria untuk segera menerbitkan payung hukum terkait dengan wilayah pembangunan.

“Jika tidak ada payung hukum yang jelas pemerintah akan merugi karena itu tanah pemerintah yang diperjual belikan. Harapannya perlu ada pemisahan dalam penataan kawasan, mana yang termasuk kawasan komersial dan non komersial,” tegas Isran. 

Sebagai tuan rumah dalam kegiatan ini, Isran menyampaikan seluruh warga Kaltim menerima dengan gembira keputusan presiden Joko Widodo tersebut.

Menurutnya merupakan tugas dan tanggung jawab Kaltim untuk berkontribusi kepada negara, mengingat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Kaltim mencatat pertumbuhan ekonomi di level yang sangat rendah. 

“Kaltim tidak mendapatkan keistimewaan dalam porsi lebih, tidak ada. Saya katakana tidak ada karena masyarakat penduduk asli disini sudah lama tersingkir. Masyarakat Dayak, Kutai, Banjar sudah dari dulu tersingkir oleh para pendatang, dan mereka memang tidak pernah memberikan komentar tentang ini,” papar Isran. 

Kendati demikian, ia menambahkan meskipun tidak berharap banyak mengenai keuntungan secara ekonomi, pihaknya berharap dampak tidak langsung dari proses pembangunan di ibukota juga memberikan manfaat tidak hanya kepada warga Kaltim, tapi juga beberapa kawasan yang berdekatan dengan Kaltim, seperti Jawa dan Sulawesi. 

"Bagaimanapun kita daerah yang mendapatkan kesempatan pasti dapat keuntungan dari segi kegembiaraan kebanggan. Keuntungan lainnya menyusul kalau di daerah pasti terlibat,” pungkasnya. 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kaltim, Ibu Kota Dipindah

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top