Kementerian ATR Mulai Tata Lahan

Kementerian ATR/BPN tengah mempertimbangkan untuk melepaskan hak kawasan hutan yang mungkin akan digunakan untuk IKN.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 03 Oktober 2019  |  10:53 WIB
Kementerian ATR Mulai Tata Lahan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan Djalil - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, BALIKPAPAN-- Kementerian ATR/BPN tengah mempertimbangkan untuk melepaskan hak kawasan hutan yang mungkin akan digunakan untuk IKN.

Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN Sofyan A. Djalil mengatakan peran utama Kementerian ATR/BPN dalam pemindahan ibu kota baru ini terkait dengan penataan tanah.

Sofyan menjelaskan terdapat 180.000 hektare yang disiapkan untuk ibu kota baru dengan status tanahnya mayoritas kawasan hutan.

"Nantinya akan kita lepaskan dan akan kita tentukan kegunaannya apabila kawasan tersebut sudah bukan kawasan hutan lagi," ujarnya Rabu (2/10/2019).

Ia juga mengatakan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru nanti tidak akan merugikan masyarakat yang telah tinggal di daerah tersebut.

"Tadi sudah saya katakan dalam penataan pertanahan tidak ada gusur-menggusur. Akan kita tata tanah masyarakat yang sudah ada di sini lebih dahulu,"inbuhnya.

Lebih jauh Sofyan menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan.

"Kolaborasi ini akan menjamin strategi penataan ruang yang dapat kita implementasikan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru nantinya,"katanya.

Sementara itu Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu upaya pemerataan serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah.

"Dalam kurun waktu 35 tahun Indonesia merdeka, kita baru mengetahui bahwa terdapat kesenjangan antardaerah di Indonesia. Sebanyak hampir 80 persen, peningkatan ekonomi ada di wilayah Indonesia bagian barat, utamanya di Pulau Jawa, sedangkan sisanya tersebar di wilayah bagian tengah Indonesia serta bagian timur," katanya.

Selain itu, konektivitas transportasi juga menjadi hal yang dibahas dalam pemindahan ibu kota baru. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa sejatinya konektivitas tersebut harus menjadi lompatan ke depan.

"Menurut saya, konsep smart city adalah suatu keniscayaan. Transportasi dalam smart city harus terjadi konektivitas antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain,"imbuhnya.

Untuk itu, transportasi daerah penyangga menuju ke ibu kota negara nantinya harus terintegrasi. Dia mengharapkan ke depan dalam ibu kota baru nanti, masyarakat dapat berjalan kaki serta menggunakan angkutan umum.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kalimantan

Editor : Ajijah

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top